Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang Terjaring OTT KPK Ternyata ‘Anak Emas’ Golkar
inNalar.com – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjadi sorotan setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu (23/11) malam.
Pemeriksaan dilakukan di Markas Polresta Bengkulu, dengan dugaan keterlibatan dalam kasus pungutan tidak sah.
Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Deddy Nata, mengonfirmasi kehadiran Rohidin di lokasi pemeriksaan.
Baca Juga: Harta Kekayaan Capai Rp 4 Miliar, Ini Kronologi Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Terjaring OTT KPK
“Seperti yang sudah diketahui, beliau tiba di Mako Polresta sekitar pukul 22.50 WIB dengan tiga mobil yang digunakan oleh tim KPK. Saat ini, pemeriksaan sedang berlangsung,” ujarnya kepada awak media.
KPK mengungkap bahwa kasus ini diduga terkait pungutan kepada pegawai negeri untuk mendanai kampanye pemilihan kepala daerah.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan, “Dugaan sementara mengarah pada pungutan pegawai untuk pendanaan pilkada. Detailnya akan kami paparkan dalam konferensi pers sore ini.”
Baca Juga: Di sejumlah Daerah Pegawai PPPK Belum Terima Gaji Jelang Akhir Tahun, Kenapa?
Rohidin Mersyah bukan hanya dikenal sebagai Gubernur Bengkulu, tetapi juga memiliki peran penting di Partai Golkar.
Ia resmi menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu pada 25 Februari 2018, menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Ridwan Mukti.
Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Golkar menjadi momentum pengukuhan Rohidin sebagai pemimpin baru.
Baca Juga: Jadi Buronan, ICC Resmi Rilis Surat Perintah Penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu
Dalam acara tersebut, ia mendapatkan dukungan penuh dari 10 pengurus DPD II dan 10 organisasi masyarakat (ormas) yang berafiliasi dengan partai.
Setelah resmi terpilih, Rohidin menegaskan komitmennya untuk segera membentuk kepengurusan baru.
Sebagai tokoh Golkar, Rohidin dikenal membawa perubahan signifikan bagi struktur organisasi partai di Bengkulu.
Di bawah kepemimpinannya, Golkar Bengkulu berfokus memperkuat basis dukungan jelang pemilu.
Namun, penangkapan ini berpotensi menjadi pukulan besar bagi citra partai, terutama menjelang tahun politik.
Penangkapan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dalam OTT KPK menambah daftar panjang pejabat publik yang tersandung kasus hukum.
Posisi strategisnya di Partai Golkar juga menimbulkan pertanyaan tentang dampak kasus ini terhadap stabilitas politik di tingkat regional.
Sebagai masyarakat, penting untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan proses hukum berjalan transparan demi keadilan dan perbaikan sistem pemerintahan.
Rekomendasi
