Gerus Dana Rp1,02 Triliun, Bendungan Multipurpose di Mamuju Tengah Jadi yang Pertama di Sulbar, Berapa Kapasitasnya?

inNalar.com – Infrastruktur sumber daya air, yakni bendungan, dalam beberapa tahun belakangan ini memang menjadi salah satu fokus utama pembangunan di Indonesia.

Salah satu infrastruktur yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir adalah Bendungan Budong-budong yang berada di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.

Pembendung air ini menjadi yang pertama ada di Sulbar dan termasuk ke dalam proyek strategis nasional atau PSN.

Baca Juga: Siap Diresmikan Awal 2024, Proyek Bendungan Senilai Rp1,6 Triliun di Sulut Dipastikan Jadi Stok Air Irigasi Pertanian Seluas 2,214 Ha

Dilansir dari laman PUPR, pembangunan dari infrastruktur ini dimulai pada bulan Desember 2020 dan target penyelesainnya adalah tahun 2024 mendatang.

Secara administratif, bendung air ini berada di Desa Salulebo, Kecamatan Topoyo dengan daerah layanannya meliputi Daerah Irigasi (DI) Tobadak, Sulobaja, Bambadaru, Sallogata, Tinali, Barakkang, dan Lembah Hada.

Dalam pembangunannya, bendung air pertama di Sulbar ini didesain dengan memiliki kapasitas tampung sebesar 65,18 hektare.

Baca Juga: Genggam Dana Rp1,54 T, Proyek Smelter Aluminium ADMR di Tanah Kuning Kalimantan Utara Dikejar Target Usai Gaet Hyundai

Selain itu, selayaknya pembendung air pada umumnya, Bendungan Budong-budong di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat ini dapat mengalirkan air bagku dengan kapasitas 410 liter per detik.

Tidak hanya itu, karena tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk mendorong program ketahanan pangan, maka, bendung air ini juga dapat mengalirkan air ke sawah-sawah warga.

Bendung air ini memiliki kemampuan untuk mengalirkan air irigasi ke Daerah Irigasi (DI) seluas 3.577 hektare.

Baca Juga: Jayapura Jadi Lautan Api, Dampak Kericuhan Rombongan Pengarak Jenazah Lukas Enembe, Warganet: SDM Rendah!

Manfaat lain dari pembendung air ini adalah dapat dimanfaatkan sebagai PLTMH atau Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro dengan kapasitas 0,60 megawatt (MW).

Bendungan Budong-budong di Mamuju Tengah juga memiliki manfaat untuk mereduksi banjir sebesar 60% di tiga kecamatan berbeda.

Adapun tiga kecamatan di Mamuju Tengah yang akan menikmati manfaat dari Bendungan Budong-budong ini adalah Kecamatan Budong-budong, Topoyo, dan Karossa.

Baca Juga: Telan Dana Rp16 Miliar, Jembatan di Batam Ini Panjangnya Cuma 180 Meter, Jadi yang Terpendek di Indonesia?

Debit banjir di tiga kecamatan tersebut akan menurun dari 341,59 m3/detik menjadi 106,76 m3/detik.

Proyek pembangunan bendung air ini dikerjakan oleh kontraktor PT Brantas Abipraya-PT Bumi Karsa (KSO) dengan anggaran sebesar Rp1,02 triliun.

Sebagaimana sudah disebutkan di atas, pembangunan dari bendung air ini bertujuan untuk mendukung program ketahanan pangan dan air.

Baca Juga: Nilai Investasinya Capai Rp4,6 Triliun, PT SDE Bangun Tambang Batu Bara Bawah Tanah Pertama di Indonesia, Kapasitasnya…

Dengan adanya bendung air ini dapat meningkatkan intensitas tanam sawah seluas 2.777 hektare, perkebunan sawit seluas 16.135,971 hektare, dan sawah eksisting seluas 230.907 hektar.

Namun, tujuan daripada pembangunan ini tidak hanya terbatas pada hal tersebut saja.

Tujuan lainnya adalah untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya saing.

Baca Juga: Siap Dana Rp27,45 Miliar, Jembatan Terpanjang di Kalimantan Selatan Ini Bakal Dipugar Usai 26 Tahun Percantik Barito Kuala

Selain itu, pembangunan bendung air ini juga bertujuan untuk pemerataan hasil pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Proyek Bendungan Budong-budong diperkirakan akan selesai pada tahun 2024 mendatang, lebih daripada target awal, yakni Desember 2023.

Salah satu alasan kenapa proyek ini berjalan melebihi target awal adalah karena beberapa waktu lalu pengerjaannya sempat berhenti.

Baca Juga: Kalahkan Bos Djarum dan BCA, Prajogo Pangestu Jadi Orang Terkaya di Indonesia, Kekayaannya Capai…

Adapun alasan dari berhentinya bendunga air pertama di Sulbar ini adalah karena aksi protes dari warga di sekitar bendung air.

Aksi tersebut terpaksa dilakukan karena beberapa warga masih belum menerima pembayaran ganti rugi lahan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur ini. ***

 

Rekomendasi