Gelar Aksi Demo Terkait Efisiensi Anggaran, Mahasiswa Indonesia Minta Prabowo Kabulkan 13 Permintaan Ini
inNalar.com – Aksi demo terkait efisiensi anggaran telah dilakukan mahasiswa di penjuru Indonesia telah berlangsung pada 17 Februari 2024, mengajukan tuntutan kepada Pemerintahan Prabowo untuk mengabulkan 13 permintaan ini.
Sebagaimana diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto pada awal tahun 2025 telah mengeluarkan surat Intruksi Presiden no. 1 Tahun 2025.
Hal ini sempat menggemparkan masyarakat Indonesia karena isi dari surat tersebut yang akan memotong anggaran belanja kementerian/lembaga tahunan.
Intruksi yang dilakukan Prabowo ini mulai menuai polemik besar dikalangan mahasiswa yang menyuarakan masalah efisiensi biaya atau anggaran.
Banyak dari mereka yang enggan atau menolak perintah tersebut karena dapat membahayakan masa depan bangsa.
Mereka menganggap pemotongan efisiensi anggaran dilakukan secara tidak tepat karena dapat menimbulkan berhentinya program pemerintah.
Sayangnya perintah ini diterapkan di beberapa lembaga atau kementerian yang ada, misalnya seperti Kemendikbud, Kemenag, dan kementerian lainya.
Dalam aksi demo yang dilakukan pada 17 Februari 2025 banyak mahasiswa dari kalangan universitas terkemuka menuntut 13 permintaan kepada Prabowo.
Demo yang digelar dengan aksi “Indonesia Gelap” dihadiri oleh beberapa universitas yang dikomandoi oleh kampus UI.
inNalar.com akan merangkumkan ke-13 permintaan yang dibuat oleh mahasiswa saat menyuarakan pendapat mereka terkait perintah efisiensi anggaran.
1. Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis.
2. Cabut Proyek Strategi Nasional (PSN) yang memiliki masalah terhadap perampasan tanah rakyat.
3. Menolak revisi UU Minerba.
4. Penghapusan Multisungsi ABRI.
5. Mengesahkan RUU masyarakat adat, karena hak-hak dari masyarakat adat perlu dilindungi.
6. Cabut Surat Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
7. Evaluasi dan kaji ulang mengenai total program makanan bergizi gratis agar tepat sasaran, terlaksana dan tidak digunakan sebagai alat politik semata.
8. Realisasikan Anggaran TUKIN kepada dosen demi kesejahteraan akademisi.
9. Mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengeluarkan PP pengganti UU perampasan aset.
10. Menolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan karena berpotensi menguatkan impunitas para aparat dan juga militer.
Baca Juga: Keputusan Terbaru Kemendikti Saintek Soal Efisiensi Anggaran Beasiswa dan KIPK hingga Nasib UKT
11. Perombakan terhadap Kabinet Merah Putih.
12. Menolak revisi peraturan DPR tentang Tata Tertib yang memungkinkan adanya kesewenangan dari lembaga DPR.
13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia secara menyeluruh demi menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Demo yang sudah digelar ini diharapkan dapat membuat pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas atas keputusan mereka.
Efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo yang tertuang dalam surat intruksi dapat menimbulkan akar permasalahan yang lain.
Mahasiswa telah berjuang untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam demo “Indonesia Gelap” untuk menuntut hak-hak yang bisa saja hilang karena perintah presiden.***