Gede Banget! Jabatan di Kemenkumham Ini Bisa Dapat Tukin sampai Rp17 Juta per Bulan, Penasaran?

6 Desember 2023, Pukul 15:37 WIB Penulis: Ralda Maya Runita

inNalar.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan sebuah instansi yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM.

Kedudukan daripada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) ini adalah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Merupakan salah satu lembaga kementerian di Indonesia, tentunya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memiliki banyak pegawai yang terdiri dari ASN dan non-ASN bekerja di dalamnya.

Pegawai yang bekerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini terdiri dari berbagai macam jenjang jabatan.

Baca Juga

Karier 6 Artis Indonesia Hancur Gegara Medsos, Bangkrut & Diburu Polisi

Masing-masing dari pegawai yang bekerja di Kemenkumham ini memiliki hak untuk menerima tunjangan kinerja yang sesuai dengan kelas jabatan yang mereka miliki.

Kelas jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sendiri terdiri dari 17 kelas jabatan, yakni KJ 1 hingga KJ 17.

Dari seluruh kelas jabatan tersebut, KJ 1 mendapat tunjangan kinerja paling sedikit dan KJ 17 memperoleh tunjangan kinerja paling banyak.

Selain berdasarkan kelas jabatan, pembeda dari penerima tukin ini juga berdasarkan jabatan apa yang dimiliki.

Baca Juga

8 Bayi Terunik di Dunia, Kamu Tidak Akan Percaya

Salah satu jabatan di Kementerian Hukum dan HAM ini bahkan dapat menerima tunjangan kinerja lebih dari Rp17 juta per bulan.

Penasaran jabatan apa?

Berikut adalah jabatan di Kemenkumham yang menerima tunjangan kinerja lebih dari Rp17 juta per bulan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 22 Tahun 2022.

– Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama (kelas jabatan 8) dengan tukin mencapai Rp4.595.150

Baca Juga

5 Fakta Menarik Mongolia, Negara Kuat dengan Penduduk Tersepi di Dunia

– Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda (kelas jabatan 10) dengan tukin mencapai Rp5.979.200

– Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya (kelas jabatan 12) dengan tukin mencapai Rp9.896.000

– Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama (kelas jabatan 14) dengan tukin mencapai Rp17.064.000

Itulah jabatan di Kementeriam Hukun dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang memiliki tunjangan kinerja mencapai Rp17 juta per bulan.

Baca Juga

6 Fakta Unik & Sisi Gelap Hong Kong, Kota Terkaya di Asia

Adapun tugas dari Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah untuk menyiapkan, mengolah, dan juga merumuskan rancangan peraturan serta instrumen hukum lainnya.

Untuk dapat menjadi Perancang Peraturan Perundang-undangan (legislative drafter) diperlukan beberapa skill khusus, yakni:

1.Paham tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2.Cermat dalam membuat Draft Rancangan Peraturan

Baca Juga