

inNalar.com – Sebanyak 80 persen PNS dan PPPK di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat terlilit utang di bank.
Para PNS dan PPPK tersebut mengalokasikan sekitar 90 persen gaji mereka untuk membayar utang dan bunga yang cukup tinggi.
Melansir dari Antara, Bupati Garut Rudy Gunawan mengungkapkan bahwa Bank Jabar Banten atau BJB harus membatasi pinjaman ke ASN, khususnya yang ada di Pemkab Garut, Jawa Barat.
Baca Juga: Mengerikan! Kronologi Meledaknya Balon Gas di SD Cimuning Bekasi Jawa Barat Saat Hari Guru Nasional
Hal ini tidak lain karena banyak ASN yang membayarkan gajinya hampir 90 persen untuk melunasi utang.
Bunga yang didapatkan juga tergolong cukup besar jika dibandingkan dengan bank-bank lain.
Menurutnya, hal ini menyebabkan kinerja dari para ASN tersebut mengalami penurunan.
Pasalnya, banyak dari mereka yang memikirkan utang ke bank.
Saat ini sendiri diketahui jumlah ASN di Garut tercatat sekitar 13.000 orang.
Hampir 80 persen diantarannya meminjam uang ke BJB. Begitu pula dari golongan PPK yang memiliki utang ke bank ini.
Baca Juga: Rejeki Nomplok Januari 2024! Menteri Keuangan Akan Berikan Tunjangan Baru Bagi PNS, Apa Saja Ya?
Bahkan sisa gaji yang dimiliki hanya sekitar Rp400 ribu saja akibat harus melunasi utang dan bunga terlebih dahulu.
Menurut dia, banyaknya PNS dan PPPK yang terlilit utang di BJB ini akibat terlalu agresifnya pihak bank dalam meminjamkan uang kepada pegawai pemerintah.
Mereka juga tidak mempertimbangkan sisa besaran gaji yang nantinya akan diterima pegawai.
Bupati sendiri mengaku khawatir dengan gerakan yang terlalu agresif dari BJB tersebut.
Ada baiknya untuk memberikan batasan minimal dengan menyisakan gaji sebanyak 60 persen.
Dengan begitu, tidak habis hampir 90 persen hanya untuk membayarkan utang dan bunga.
Apalagi jangka waktu utang tersebut cukup lama dengan bunga tinggi.
Hal ini menyebabkan kinerja PNS dan PPPK di Garut mengalami penurunan.
Mengenai persoalan ini sendiri telah disampaikan kepada direksi BJB supaya ke depannya tidak terlalu agresif dalam mencari ASN agar meminjam uang.
Apabila BJB terus seperti ini, Bupati mengungkapkan bahwa masih ada banyak bank milik pemerintah lainnya yang siap memberikan pinjaman.
Tentu saja pinjaman yang lebih ringan dengan bunga rendah sehingga tidak terlalu agresif dalam menawarkan pinjaman.***