Dulu Capai 150.000 unit, Pembangunan Gedung Sekolah Era Soeharto Turunkan Jumlah Buta Huruf Sampai 15,8 Persen
InNalar.com – Siapa yang tidak mengenal sosok Presiden Kedua Republik Indonesia, Soeharto.
Populer dengan beragam kegiatan pembangunan, yang mampu membuat Indonesia semakin terdepan kala itu.
Tidak heran jika Presiden Soeharto mendapat julukan sebagai Bapak Pembangunan Indonesia.
Penyematan gelar ini resmi diberikan pada tahun 1983, yang dituangkan melalui tap MPR.
Adapun Presiden yang memimpin Indonesia kurang lebih 32 tahun lamanya ini, melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR 16 Agustus 1972.
Menjelaskan bahwa pembangunan yang sedang dilakukan saat itu adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Ini berarti, pembangunan yang dikerjakan tidak hanya mengejar kemajuan fisik (lahiriyah). Tetapi, mengejar keseimbangan keduanya baik lahir maupun batin.
Sementara itu, pembangunan untuk seluruh masyarakat berarti semua daerah atau wilayah di Indonesia memiliki hak yang sama dan merata untuk dibangun, tidak ada yang timpang.
Pembangunan era Soeharto sendiri tidak ada hentinya, dan merata dalam semua sektor. Mulai dari pelabuhan, jalan, irigasi, pendidikan, kependudukan, pasar, dan lain sebagainya.
SD Inpres Era Soeharto
Salah satu pembangunan yang menjadi sorotan, dan pernah menghantarkan Soeharto mendapat penghargaan dunia ialah pendidikan.
Saat itu, Soeharto mengeluarkan kebijakan berupa Inpres nomor 10 tahun 1973. Dimana, melalui inpres itu, Soeharto berhasil membangun ratusan ribu gedung sekolah.
Tercatat pembangunan gedung untuk sekolah dasar di awal Pelita 6 mencapai 150.000 unit.
Sedangkan, jumlah gedung pada sekolah pertama sejumlah 20.000 unit.
Bahkan, seiring dengan melonjaknya pembangunan SD, jumlah guru juga meningkat drastis. Penyerapan biaya dari kebijakan tersebut mecapai 6,5 triliun rupiah.
Adapun, salah satu tujuan Seoharto membangun sekolah, melalui inpres tersebut adalah untuk kemerataan pendidikan.
Sehingga, baik wilayah pedesaan dan perkotaan mempunyai akses pendidikan yang sama. Khususnya, untuk masyarakat Indonesia yang memiliki penghasilan minim.
Melalui penelitian Duflo, seorang ahli ekonomi yang pernah menerima Nobel.
Kebijakan pendidikan melalui inpres memberikan efek, salah satunya peningkatan terhadap nilai upah sejumlah 3- 5,4 persen.
Selain itu, pada tahun 1990 adanya kebijakan tersebut juga mampu menurunkan prosentase masyarakat yang buta huruf hingga 15,8 persen.
Saat itu, salah satu cara Soeharto menurunkan jumlah penyandang buta huruf dengan membuat program bernama kejar.
Melalui kelompok itu, masyarakat berusia 10-45 tahun yang buta huruf, akan dikenalkan angka dan huruf. Sehingga, nantinya mereka akan bisa membaca dan menulis.
Tujuan pembangunan pendidikan era Soeharto ini tentu selaras dengan pidatonya tahun 1972 di depan dpr kala itu.
Penghargaan dunia
Baca Juga
Menjadi kebijakan yang menorehkan dampak besar untuk Indonesia. Adanya SD Inpres tidak luput dari pandangan dunia terhadap Soeharto.
Kebijakan pendidikan ini telah menerima penghargaan skala internasional. Yaitu, dari United Nations Education, Scientific Culture Organization (UNESCO).
Dimana, UNESCO memberikan penghargaan The Avicenna Award kepada Presiden Soeharto, pada tahun 1993.
UNESCO menilai bahwa kebijakan Soeharto membawa keberhasilan pembangunan pendidikan di Indonesia.
Misalnya, adanya program wajib belajar untuk usia tertentu , pembangunan infrastruktur sekolah seperti SD Inpres, hingga upaya memperbaiki kualitas dan kurikulum pendidikan.***
Rekomendasi