Demi Kota Futuristik NEOM, Mohamed bin Salman ‘Lenyapkan’ 40.000 Penduduk Suku Nomaden Arab Saudi Ini


inNalar.com – Proyek NEOM yang diluncurkan oleh Arab Saudi merupakan salah satu inisiatif yang sangat ambisius dalam sejarah pembangunan kota modern.

Dikenal sebagai bagian dari Visi 2030 Arab Saudi, proyek ini bertujuan untuk menciptakan kota futuristik yang berkelanjutan dan inovatif.

Namun, di balik itu semua, terdapat kisah menyedihkan tentang suku Huwaitat, yang terpaksa meninggalkan tanah leluhur mereka demi pembangunan kota yang dijanjikan akan mengubah wajah negara timur tengah ini.

Baca Juga: Gebrakan Besar Progres Proyek Kilang Minyak Tuban, Investasi Nyaris Tembus Rp 300 Triliun!

NEOM dirancang untuk menjadi pusat inovasi dan keberlanjutan, dengan utama mereka fokus pada teknologi canggih dan energi terbarukan.

Proyek yang dipimpin langsung oleh Mohamed bin Salman ini mencakup berbagai inisiatif, salah satunya adalah pembangunan The Line.

The Line merupakan sebuah kota linear yang direncanakan akan memiliki panjang 170 kilometer yang dapat menampung hingga 9 juta penduduk.

Baca Juga: Sebelumnya Mangkrak, Begini Nasib Mega Proyek Jalan Tol di Jawa Tengah Rp43,5 Triliun: Dilirik Prabowo?

Dengan visi untuk menciptakan lingkungan hidup yang seimbang antara manusia dan alam, membuatnya bisa menjadi contoh bagi kota-kota masa depan.

Disisi lain, terdapat Suku Huwaitat telah lama mendiami wilayah pembangunan The Line. Mereka dikenal sebagai memiliki pola hidup semi-nomaden. Sehingga warga dari sangat bergantung pada tanah dan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup mereka.

Tak hanya itu Kehidupan mereka sangat terkait dengan tradisi dan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Baca Juga: Putra Mahkota Arab Saudi, Mohamed bin Salman Akan Belah Gurun Demi Megaproyek Kota Linear The Line

Sehingga bagi masyarakat ini tanah mereka bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga identitas yang membentuk komunitas mereka.

Sehingga keberadaan proyek dari NEOM besutan Putra Mahkota Mohamed bin Salman ini menyebabkan masalah yang sangat serius bagi penduduk setempat.

Bahkan sekitar 40.000 anggota suku ini dipaksa untuk meninggalkan tanah mereka demi pembangunan kota futuristik tersebut.

Baca Juga: Bandung Raya Naik Kelas! 21 Jalur BRT Modern dan 579 Unit Bus Dikerahkan Guna Urai Kesemrawutan Kota

Banyak dari mereka yang melawan penggusuran ini bahkan hingga meminta pertolongan kepada pihak PBB, namun malah menghadapi tindakan keras dari pemerintah.

Dalam sebuah laporan yang di alih bahasa kan dalam sebuah penelitian Universitas Gadjah Mada seorang warga Huwaitat mengungkapkan kesedihannya.

” Apa yang dilakukan para pekerja di proyek NEOM adalah menggusur para penduduk dari rumah mereka, meneror mereka, menggusur mereka dengan paksa, dan merampas harta benda mereka dari rumah, pertanian, serta rumah yang mereka telah tinggali selama berabad-abad, yang diwarisi dari ayah dan kakek mereka….” Ungkap salah satu warga, dikutip inNalar.com dari transkrip kanal Youtube Syabkah Rashdi yang diterjemahkan oleh A. Adzani.

Baca Juga: Kuras Kocek Negara Rp1,65 Triliun Pembangunan Bendungan Lau Simeme di Sumatera Utara Ternyata Rugikan 200 KK

Penggusuran paksa ini tidak hanya menghilangkan rumah mereka tetapi juga menghancurkan warisan budaya yang telah ada selama berabad-abad.

Keadaan ini diperparah oleh pihak pemerintah Arab Saudi yang malah terus menyebarkan propaganda positif tentang proyek NEOM.

Sehingga meskipun pemerintah mengklaim bahwa proyek ini akan membawa kemajuan ekonomi dan sosial bagi negara, banyak warga Huwaitat merasa bahwa suara mereka diabaikan dalam proses pengambilan keputusan.

Karena dampak dari penggusuran karena proyek pimpinan Mohammed bin Salman ini benar-benar sangat serius dan juga teramat luas.

Selain kehilangan tempat tinggal, masyarakat Huwaitat juga menghadapi tantangan ekonomi baru di lingkungan yang asing bagi mereka.

Suku ini kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi mata pencaharian mereka menambah kesulitan dalam beradaptasi dengan kehidupan baru.

Dan juga bisa berpotensi konflik sosial juga meningkat seiring dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap cara pemerintah menangani masalah ini.***

Rekomendasi