Demi Berantas 2.700 Tambang Ilegal, Ditjen Gakkum ESDM akan Dipimpin oleh Gabungan Aparat

25 November 2024, Pukul 19:44 WIB Penulis: Tim Redaksi inNalar.com 02

inNalar.com – Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan bahwa Ditjen Gakkum (Direktorat Penegakan Hukum) yang nantinya kan dibentuk di Kementerian ESDM akan dikepalai oleh aparat.

Hal ini disampaikan Bahlil pada pada acara Minerba Expo 2024 yang dilaksanakan di Jakarta hari Senin.

Bahlil menyatakan bahwa dengan pembentukan direktorat baru di institusi yang dikepalai olehnya, diharapkan dapat menyelesaikan masalah terkait izin usaha pertambangan (IUP) sekaligus meningkatkan transparansi dalam tata kelola sektor pertambangan di Indonesia.

Menteri ESDM tersebut mengakui bahwa pengelolaan tambang di Indonesia selama ini masih kurang transparan.

Baca Juga

Karier 6 Artis Indonesia Hancur Gegara Medsos, Bangkrut & Diburu Polisi

Hal ini dapat dilihat dari lambatnya proses penerbitan laporan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tahunan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Selain membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum), Bahlil juga menginginkan adanya sebuah integritas dari para pengusaha untuk tidak menggunakan jasa konsultan dalam proses pengurusan izin di sektor minerba, sebagai upaya untuk meminimalkan potensi kecurangan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) sebagai langkah untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan bahwa pembentukan direktorat jenderal baru ini dilakukan setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM, yang disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024.

Baca Juga

8 Bayi Terunik di Dunia, Kamu Tidak Akan Percaya

Hal ini juga sejalan dengan skema Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam mencegah adanya proyek penambangan liar, pembalakan liar.

Menurut Prabowo dan Gibran, solusi untuk mengatasi itu adalah dengan mencabut perizinan usaha, yang termasuk di dalamnya terdapat Izin Usaha Pertambangan atau IUP kepada para pelaku penambang ilegal.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak pandang bulu untuk menonaktifkan usaha tambang apabila meraka melanggar aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Tujuan dari dibentuknya Ditjen Gakkum tidak hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga penyelidikan dan penyidikan pelanggaran di sektor pertambangan, sejalan dengan pendekatan strategis pemerintah dalam mengatasi masalah ini.