Dananya Rp830 Miliar, Bendungan di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara Ini Bikin Warga Blokade Jalan, Kok Bisa?
inNalar.com – Bolaang Mongondow merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air baku di Bolaang Mongondow, pemerintah tengah melakukan pembangunan bendungan.
Proyek bendungan yang ada di Bolaang Mongondow ini dikenal dengan sebutan bendungan Lolak.
Secara administratif, bendungan Lolak berlokasi di Totabuan, Kec. Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.
Dilansir inNalar.com dari kppip, bendungan Lolak mulai dibangun pada tahun 2015 silam.
Setelah 8 tahun berselang, pembangunan bendungan ini ditargetkan akan rampung pada tahun 2023.
Proyek pembangunan bendungan ini dibagi menjadi dua yakni paket I proyek bendungan Lolak dengan kontraktor PT Pembangunan Perumahan.
Kemudian, paket II pembangunan bendungan ini dilakukan dengan kontraktor PT PP dan PT Asfhri Putralora.
Nantinya, bendungan ini memiliki luas area genangan 97,46 hektar dan kapasitas tampung 16,1 juta meter kubik.
Dengan beroperasinya bendungan ini, tentunya akan sangat bermanfaat bagi warga sekitar terutama untuk irigasi.
Saat beroperasi, bendungan ini akan memasok air irigasi seluas 2.214 hektar.
Selain itu, bendungan ini juga berpotensi mendukung penyediaan air baku 500 liter/detik.
Bendungan ini juga memiliki potensi pembangkit listrik yang akan menghasilkan 2,43 megawatt.
Untuk merealisasikan bendungan ini, pemerintah menggelontorkan dana yang tidak sedikit.
Dana yang dibutuhkan untuk membangun bendungan Lolak mencapai RP 830 miliar.
Dana Rp 830 miliar untuk merealisasikan bendungan Lolak bersumber dari alokasi anggaran APBN.
Pembangunan bendungan Lolak juga mengalami beberapa kendala yang membuat warga sekitar memblokade jalan.
Permasalahan tersebut berkaitan dengan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan.
Puluhan warga desa pindol bersama-sama melakukan blokade jalan di depan pintu masuk lokasi proyek bendungan Lolak.
Aksi blokade tersebut dilakukan lantaran pembayaran ganti rugi lahan tak kunjung di bayarkan.***
Rekomendasi
