Bupati Sudewo Didesak Lengser, Demo Pati 13 Agustus 2025 Tetap Jalan Meski Kebijakan PBBP2 Batal
inNalar.com – Gelombang demo besar-besaran mengguncang Kabupaten Pati pada Rabu, 13 Agustus 2025, ketika ribuan warga turun ke jalan untuk menuntut mundurnya Bupati Sudewo.
Aksi ini menjadi puncak ketegangan yang mencuat sejak awal tahun akibat polemik kenaikan Pajak Bumi dan Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2).
Ribuan massa turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mundur Bupati Sudewo, meski kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) hingga 250 persen sudah dibatalkan.
Baca Juga: Profil Sudewo, Bupati Pati yang Viral Gegara Naikkan PBB-P2 Sebesar 250 Persen
Aksi ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan bahwa kemarahan warga tidak hanya berhenti pada masalah pajak, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan terhadap kepemimpinan daerah.
Gelombang demo Pati 13 Agustus 2025 ini merupakan puncak dari ketegangan antara pemerintah daerah dan masyarakat sejak diumumkannya kenaikan tarif PBBP2 pada awal tahun.
Kenaikan tarif PBBP2 hingga 250 persen sempat memicu protes di berbagai wilayah Pati karena dinilai memberatkan beban masyarakat.
Baca Juga: Prada Lucky Meninggal Gara-Gara Apa? Rekaman CCTV Ungkap Kronologi Penganiayaan oleh Senior
Tekanan publik yang terus menguat akhirnya memaksa Bupati Sudewo membatalkan keputusan tersebut, namun pembatalan itu tidak menyurutkan aksi demonstrasi.
Kebijakan pembatalan tersebut semula diharapkan meredam gejolak, namun tuntutan masyarakat kini bergeser menjadi desakan agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Sudewo mengaku heran dengan sikap massa yang dinilainya tetap keras meski tuntutan utama sudah dipenuhi.
Baca Juga: Viral Jefri Nichol Sampai Harus Makan Babi Demi Persiapan Lawan El Rumi
“Meski tuntutan utama sudah saya penuhi, saya tidak mengerti tuntutan apalagi yang diinginkan masyarakat. Saya menduga demo ini tidak murni, ada pihak yang membangun narasi untuk menjatuhkan saya,” ujar Sudewo.
Bupati Sudewo menilai unjuk rasa besar-besaran di Pati tidak lagi murni menolak kenaikan pajak, tetapi telah ditunggangi kepentingan politik untuk menjatuhkannya.
Menurutnya, tuntutan masyarakat telah ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan momentum.
Sementara itu, pihak massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan bahwa aksi ini akan terus dilakukan hingga Bupati Sudewo mengundurkan diri.
Koordinator lapangan aksi sekaligus penanggung jawab penggalangan donasi, Teguh Istianto, menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan waktu kepada Sudewo untuk mundur sebelum aksi hari ini.
“Kami sudah memberikan waktu kepada Bupati Sudewo untuk mundur sebelum 13 Agustus demi menjaga suasana kondusif dan martabatnya,” ujar Teguh Istianto, Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.
Ia menegaskan, karena Sudewo memilih bertahan, aksi unjuk rasa akan terus digelar hingga tuntutan pengunduran diri dipenuhi.
Kebijakan awal Pemkab Pati menaikkan tarif PBBP2 hingga 250 persen memicu protes luas. Pajak ini dikenakan pada pemilik tanah dan bangunan di wilayah pedesaan maupun perkotaan.
Pajak ini dikenakan pada pemilik tanah dan bangunan di wilayah pedesaan maupun perkotaan.
Banyak warga menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat kecil, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya.
Meski kenaikan tersebut telah dibatalkan, kemarahan masyarakat belum mereda. Aksi protes justru berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih luas, dengan fokus pada kepemimpinan Bupati Sudewo.
Setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak, Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan tersebut. Ia berharap keputusan itu dapat meredam gejolak di masyarakat.
Massa aksi mengancam akan melanjutkan demonstrasi selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu jika tuntutan mereka tidak direspons, menjadikan konflik ini berpotensi berkepanjangan dan mengganggu stabilitas pemerintahan daerah.
Situasi ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan daerah dan pelayanan publik, mengingat eskalasi konflik yang semakin panas.
Demo Pati 13 Agustus 2025 menjadi catatan penting bahwa krisis kepercayaan publik terhadap kepala daerah dapat berlangsung meski kebijakan yang dipermasalahkan telah dibatalkan.
Arah perkembangan situasi politik di Pati ke depan akan ditentukan oleh langkah strategis Bupati Sudewo dalam merespons tuntutan, serta sejauh mana masyarakat bersedia membuka ruang dialog. Jika kesepakatan tidak tercapai, tensi politik diprediksi akan terus meningkat.***(Farida Fakhira)
Rekomendasi
