

inNalar.com – Amien Rais angkat bicara soal gaya kepemimpinan China menurut pandangannya. Amin Rais, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, membandingkan China dan negara-negara Barat terkait gaya kepemimpinan ini.Ia mengatakan bahwa China yang merupakan negara komunis telah melabrak nilai-nilai demokrasi barat.
Dilansir inNalar.com dari artikel Pikiran-Rakyat.com berjudul “Amien Rais: China Sudah Melabrak Nilai-nilai Demokrasi Barat”. Dalam sebuah sesi wawancara di YouTube Refly Harun, pada Jumat, 4 Februari 2022.
Amien Rais berkata, “Jadi sekarang ini, China sudah melabrak nilai-nilai demokrasi Barat. Jadi, nilai-nilai China selama pimpinan itu bisa mengenyangkan rakyatnya, selama bisa memperbaiki ekonominya.”
Baca Juga: Cegah Varian Omicron dengan Tiga Cara Ini, Epidemiolog Amiruddin: Kita Perlu Pertahanan Berlapis
Amien Rais turut menjelaskan bahwa sebagai negara komunis, China sebagai negara yang lebih mementingkan rakyatnya, maka tidak memerlukan demokrasi atau goncangan ke pemerintah.
“Tidak perlu demokrasi?,” tanya Refly Harun.
“Iya. Pasti nggak akan ada guncangan (ke pemerintah) itu,” jawab Amien Rais.
Mantan Ketua MPR itu juga menyebut rakyat China seperti manusia seperti ayam yang dikasih makan terus.
“Jadi kalau teori China itu kan seperti ayam negeri yang dikasih (makan) terus ya mati. Akhirnya mati juga. Padahal demokrasi bisa menjadi ayam hutan, bisa terbang, berkokok,” katanya.
Baca Juga: Chika Dituding Menjadi Orang Ketiga dalam Rumah Tangga Ricis dan Ryan, Ricis Angkat Bicara
Lebih lanjut, Amien Rais juga turut mengingatkan adanya kontradiksi antara budaya ketimuran di Indonesia dengan politik modern yang berkembang saat ini.
Dia menyebut, budaya ketimuran di Indonesia sangat kental dengan nuansa feodalisme sejak turun temurun.
Konsep feodalisme kata Amien, seolah memaksa setiap pemimpin untuk kaya raya dengan berbagai macam cara, sehingga dia tak menemukan adanya bupati atau walikota yang hidup miskin.
“Kontradiksi dari budaya kita dengan politik, kita punya budaya feodalisme. Jadi dalam feodalisme itu pemimpin dipaksa kaya. Tidak ada bupati atau walikota yang miskin,” katanya.***
(Julkifli Sinuhaji/Pikiran-Rakyat.com)