Benarkah Merdeka Belajar Terjajah Konflik Kepentingan? Ini Pandangan Pengamat Pendidikan
inNalar.com – Konsep Merdeka Belajar pertama kali dicetuskan pada masa Nadiem Makarim yang Ketika itu menjabat sebagai Kemendikbudristek.
Merdeka Belajar awalnya menuai polemik karena “Merdeka Belajar” adalah sebuah jargon dari suatu perusahaan swasta.
Namun, pada akhirnya perusahaan tersebut menghibahkan “Merdeka Belajar” kepada Kemendikbudristek.
Baca Juga: Batal Libur Sebulan! Ini Jadwal Lengkap Pembelajaran Siswa Sekolah Selama Ramadan 2025
Polemik Merdeka Belajar ternyata tidak berhenti sampai di situ, ada indikasi bahwa Merdeka Belajar ditunggangi dengan konflik kepenting.
Mengutip buku dari Haryatmoko yang berjudul Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, konflik kepentingan adalah konflik antara petugas publik dengan kepentingan pribadi sehingga dapat melemahkan kinerjanya sebagai pejabat.
Lalu bagaimana pemerhati Pendidikan menanggapi hal ini?
Baca Juga: Sekolah Mewah Bak Hotel Berbintang Ini Terletak di Lereng Gunung Lawu, Segini Biaya Pendidikannya
Menyadur dari kanal Youtube Pendidikan Karakter Utuh, menurut Doni Koesoema kebijakan Merdeka Belajar sedari awal sudah memiliki celah untuk adanya konflik kepentingan.
Doni menegaskan bahwa konflik kepentingan itu bisa terjadi dari tiga hal, yaitu:
1. Pembuatan Kebijakan
2. Pemilihan Personalia
3. Pengadaan barang atau jasa dan program-program prioritas yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek
Poin tiga diperkuat dengan Peraturan Mendikbud yang keluar ketika masa pandemi Covid-19.
Pada masa Covid-19, Kemendikbud melakukan endorsement ke sejumlah platform digital.
Bahkan, pada press release yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tercantum beberapa nama platform digital.
Menurut Doni, ada beberapa kepala sekolah yang mengeluhkan bahwa banyak penjual platform digital menyerbu sekolah-sekolah.
Sebagai penutup, Doni Koesoema menegaskan bahwa sejak awal sebenarnya Merdeka Belajar sudah memiliki celah untuk terjadi konflik kepentingan.
Demikian tanggapan pemerhati pendidikan mengenai isu adanya konflik kepentingan pada program Merdeka Belajar. ***