Bawa 18 Tuntutan, Massa Buruh Beraksi di DPR RI dan Gelora Bung Karno
inNalar.com – Pada Sabtu (14/5) massa buruh diagendakan kembali beraksi di depan gedung DPR RI dan melanjutkan aksi di area Gelora Bung Karno (GBK) untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR dan pemerintah terkait 18 tuntutan yang berhubungan dengan aturan pekerjaan.
Aspirasi yang disampaikan saat aksi unjuk rasa tersebut merupakan sebagian rentetan dari aksi memperingati Hari Buruh Dunia yang telah dimulai sejak 1 Mei lalu, itu disampaikan melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, oleh Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh.
Dari yang disampaikan oleh Said Iqbal, aksi unjuk rasa diketahui akan dilakukan di depan gedung DPR/MPR terjadi sejak pukul 10.00 WIB sampai 12.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan aksi unjuk rasa di GBK sejak 13.00 WIB sampai 17.00 WIB.
Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI diikuti oleh massa buruh yang berasal dari DKI Jakarta, Java Barat, dan Banten.
Mencegah resiko penularan covid-19 dan demi terlaksananya peraturan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dalam aksi unjuk rasa di GBK hanya diikuti oleh 50.000 orang buruh.
Dirilis inNalar.com dari laman berita antaranews.com, bahwa terkait 18 tuntutan yang disampaikan oleh Said Iqbal untuk menuntut pemerintah diminta agar menurunkan harga bahan bakar minyak dan gas, juga menurunkan harga bahan pokok.
Mengutip pernyataan Said Iqbal dalam tuntutanya “sahkan RUU (Rancangan Undang-Undang) PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga), tolak revisi UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), dan tolak revisi SP/SB (Serikat Pekerja /Serikat Buruh).”
Hal lain yang ditolak oleh massa buruh diantaranya menolak upah murah, kepada pemerintah dituntut untuk secepatnya menyetujui rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait perlindungan anak buah kapal (ABK) dan buruh migran, menghilangkan konsep pekerja alih daya (outsourching), dan menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN).
Adapula oleh massa buruh dalam aksi unjuk rasa menyerukan kepada pihak penegak hokum untuk menghentikan bentuk tindakan kriminalisasi terhadap petani. Massa buruh juga meminta pemerintah dan DPR RI secepatnya mengesahkan Konvensi ILO No.190 tentang Pengahapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.
Baca Juga: 25 Twibbon Hari Buku Nasional 2022 Memiliki Desain Inspiratif untuk Tumbuhkan Minat Baca Masyarakat
Massa buruh juga menuntut pemerintah untuk segera mendorong perusahaan angkutan motor dan mobil online merubah status mitra kerja pengemudi menjadi pekerja tetap, dan sektor informal diberdayakan.
Kepada pemerintah massa buruh juga menuntut terkait pengangkatan guru dan tenaga honorer menjadi Pegawai Negri Sipil (PNS).
Tidak hanya massa buruh dari Indonesia yang mengikuti aksi unjuk rasa di GBK, namun dari sejumlah pimpinan serikat buruh dunia juga turut hadir.
Diantaranya Sharan Burraw selaku Sekertaris Jendral International Trade Union Confederation (ITUC), Shoya Yoshids selaku Sekjen ITUC Asia Pasific, juga berbagai perwakilan dari partai buruh Finlandia, Australia, dan Brazil.
Pada aksi unjuk rasa kali ini, selain di Jakarta, massa buruh di beberapa provinsi juga menggelar aksi diantaranya Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bengkulu, Riau, Lampung, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara.***
Rekomendasi
