APBN Sudah Jadi Jaminan, Akankah Proyek KCJB Berdampak Besar Bagi Negara di Masa Depan?
inNalar.com – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung belum lama ini telah diuji coba langsung oleh Presiden Jokowi dan segenap jajaran pejabat negara.
Kesuksesan dari proyek tersebut, tak luput dari kolaborasi antara Indonesia dengan pemerintah China.
Namun, dibalik keberhasilan dari proyek tersebut terdapat isu kontroversial yang menjadi topik hangat saat ini.
Baca Juga: Pacu Laju Ekonomi Kalimantan Tengah, Pemerintah akan Jalur Bangun Kereta Api dengan Investasi Rp50 T
Pasalnya, beredar kabar bahwa proyek kereta tersebut terdapat kendala pada sektor pendanaan.
Hal yang membuat pemerintah China (KCIC) mendesak pemerintah untuk mendapatkan dana tambahan dari utang dengan jaminan APBN.
Hal tersebut sontak menuai pro dan kontra baik dalam pemerintahan maupun masyarakat Indonesia.
Dilansir inNalar.com dari kemenkeu.go.id, seiring dengan Penandatanganan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.89 Tahun 2023 tentang tata cara pelaksanaan pemberian jaminan pemerintah oleh Menteri Keuangan Negara, Sri Mulyani.
Baca Juga: Link Pesan Tiket Kereta Api Cepat Bandung-Jakarta, Dibuka Uji Coba Gratis Pada 16-30 September 2023!
Pemerintah menjamin APBN untuk mempercepat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Tujuannya adalah untuk mengantisipasi adanya cost overrun atau adanya pembengkakan dana yang terjadi selama proyek berlangsung.
Diketahui bahwa awal dari proyek tersebut sebelumnya tidak memakai APBN, dan memiliki skema estimasi dana sebesar Rp 3,2 Triliun.
Namun, pada akhirnya proyek KCJB terjebak bunga sebesar 3,4% atau mengalami pembengkakan sebesar Rp 18,2 Triliun.
Kenaikan bunga tersebut datang dari pemerintah China, dan saat ini Indonesia masih mencoba untuk bernegosiasi agar bunga turun menjadi 2%.
Sebab itulah, Menteri keuangan Sri Mulyani dan pemerintah sepakat untuk memasukkan APBN sebagai jaminan proyek KCJB.
Selain itu, Sri Mulyani percaya bahwa PT. KAI memiliki kemampuan untuk membayar kembali suntikan modal dari pemerintah tersebut.
Meskipun begitu, banyak pihak baik dari pemerintahan maupun non-pemerintah meragukan isu APBN.
Melansir dari mpr.go.id, penjaminan APBN ini sangat meragukan karena dampaknya yang mungkin akan membebani negara kedepannya.
Terlepas dari itu semua, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini diharapkan dapat membawa banyak kemudahan untuk masyarakat***
Rekomendasi
