Agresi Militer Belanda II, Pemantik Peristiwa Serangan Umum 1 Maret
inNalar.com – Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dikobarkan oleh berbagai elemen masyarakat Kota Yogyakarta dipicu oleh serangan Belanda dalam Agresi Militer II atau disebut juga dengan Operasi Gagak.
Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya Agresi Militer Belanda II sendiri adalah ketidakpuasan Belanda atas hasil perjanjian Renville yang dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan tanggal 17 Januari 1948.
Belanda beranggapan bahwa perundingan terlalu lama tanpa hasil yang menguntungkan. Tujuan Agresi Militer II untuk menundukan Republik Indonesia.
Baca Juga: 5 Tantangan Menjadi Seorang Content Writer, Nggak Menulis Ya Nggak Dapat Cuan
Dalam Agresi Militer Belanda II, pasukan militer Belanda awalnya menyasar Pangkalan Udara Maguwo agar bisa masuk ke Yogyakarta.
Belanda bertekad untuk merebut pangkalan udara Magoewo (sekarang bernama Bandara Adi Sucipto) di Yogyakarta dengan alasan pangkalan udara tersebut selalu dipakai oleh oleh Pemerintah Republik untuk menembus blokade Belanda, mendatangkan obat-obatan dari luar negeri, dan juga sebagai lalu lintas masuknya diplomat asing.
Belanda menggempur pangkalan udara itu secara tiba-tiba melalui serangan udara. Setelah Pangkalan Udara Maguwo lumpuh, Belanda dengan cepat menguasai Yogyakarta.
Pemimpin Indonesia saat itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditangkap.
Baca Juga: Beberapa Negara ini Memiliki Tradisi Unik Menyambut Ramadhan, Turki Menyalakan Meriam
Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sutan Sjahrir, Agus Salim, Mohammad Roem, dan AG Pringgodigdo. Mereka diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka.
Sebelum ditangkap, Presiden Soekarno sempat membuat surat kuasa kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatera Barat.
Peralihan pemerintahan ini bertujuan agar Republik Indonesia tidak berhenti dan terus menyusun strategi melawan Belanda.
Tidak hanya itu, Soekarno membuat surat kepada Sudarsono, Duta Besar RI di New Delhi, India, Menteri Keuangan AA Maramis dan staf Kedutaan RI LN Palar untuk membentuk Exile Government of Republic Indonesia di New Delhi, India.
Baca Juga: 24 Ton Minyak Goreng Ditimbun, Polisi Belum Tetapkan Tersangka, Alasannya Alat Bukti Belum Lengkap
Exile Government adalah pemerintah resmi suatu negara yang karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan kekuatan legalnya.
Aksi militer Belanda tersebut menimbulkan protes keras dari kalangan anggota PBB. Dunia internasional mengutuk aksi militer Belanda itu.
Australia malah mendesak PBB memberi sanksi keras kepada Belanda. Perdana Menteri India, Nehru, mengambil inisiatif untuk mengadakan konferensi di New Delhi.
Baca Juga: Ello Jadi Vokalis Dewa 19, Akui Tak Bisa Kalahkan Vokalis Terdahulu
Nehru mengundang negara-negara Arab, negara-negara Asia Selatan, dan negara-negara Asia Tenggara untuk menentang aksi militer Belanda tersebut.
Oleh karena itu, Dewan keamanan PBB mengadakan sidang pada tanggal 24 Januari 1949, dan memerintahkan Belanda agar menghentikan agresinya.
Belanda di bawah Dewan Keamanan PBB meninggalkan Yogyakarta serta membebaskan presiden, wakil presiden dan pejabat tinggi negara yang ditawan.***
Rekomendasi
