Kunci Jawaban Tematik Tema 7 Kelas 5 SD atau MI Halaman 112 113 114 115 Subtema 2 Pembelajaran 4
inNalar.com – Berikut ini kunci jawaban Buku Tematik Tema 7 Kelas SD atau MI Subtema 2 Pembelajaran 4 halaman 112, 113, 114, dan 115.
Kunci jawaban Tematik Tema 7 Kelas 5 SD/MI ini bersifat sebagai pedoman orangtua maupun anak didik dalam mempelajari materi yang telah dipelajari.
Baiknya, orangtua dan anak disarankan untuk membaca terlebih dahulu setiap soal dan mencoba mengerjakan sendiri sebelum meninjau kunci jawaban berikut.
Bacaan Hal 112
Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu PPKI yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus 1945 diketuai
Ir. Soekarno dan wakil ketuanya Drs. Moh. Hatta. PPKI menggantikan tugas BPUPKI yang sudah berakhir. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945.
Apakah kepanjangan PPKI dan BPUPKI?
Ayo Berlatih
Cari tahu kepanjangan PPKI dan BPUPKI, lalu tuliskan pada kotak berikut.
Kunci Jawaban Hal 112
PPKI merupakan singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia didirikan oleh penjajah Jepang.
Baca Juga: Inilah 9 Hal yang Membatalkan Puasa di Bulan Ramadhan Menurut Buya Yahya
Sedangkan, BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Bacaan Halaman 113-114
Proses Pembentukan NKRI
1. Pembentukan Kelengkapan Pemerintahan
Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota Sidang PPKI sebanyak 27 orang.
Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting, antara lain sebagai berikut.
a. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi RI.
b. Memilih presiden dan wakil presiden, Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI.
c. Tugas presiden untuk sementara waktu dibantu oleh KomiteNasional.
Baca Juga: Serial Hadits Arbain Nawawiyah Kelima Tentang Beramal Sesuai Ajaran Islam
PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Dalam sidang kedua, PPKI menghasilkan
keputusan, antara lain sebagai berikut.
a. Menetapkan dua belas kementerian yang membantu tugas presiden dalam pemerintah.
b. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi delapan provinsi, yaitu Provinsi Sumatra , Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi
Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan.
2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia
PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan
Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat.
Baca Juga
3. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara
Dalam rapat Pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945, diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR ditetapkan sebagai
bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat, serta merawat para korban perang.
Baca Juga: 8 Fakta Seputar Meninggalnya Dorce Gamalama
Perkembangan situasi negara makin membahayakan. Pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL Oerip Soemoharjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan. Dengan Maklumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi keten taraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
4. Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Seluruh Daerah di Indonesia
Bentuk pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 (sebelum diamandemen). Pasal tersebut berbunyi:
Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi. Setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.
Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional, di daerah-daerah tugas gubernur
(kepala daerah) juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan
lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum. Denganterbentuknya pemerintahan
di daerah, yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Ayo Berlatih
1. Apakah tugas PPKI?
Jawabannya:
2. Apa hasil Sidang PPKI pertama?
Jawaban:
3. Apa tujuan pembentukan KNI?
Baca Juga
Jawabannya:
4. Kapan BKR sebagai cikal bakal TNI dibentuk?
Jawabannya:
Tuliskan 8 provinsi yang dibentuk sebagai hasil Sidang PPKI pertama!
Jawabannya:
Baca Juga
Kunci Jawaban Halaman 115
1. PPKI bertugas mengesahkan rancangan UUD yang dibuat BPUPKI sebagai dasar negara. Sebagai landasan dan memperkokoh dasar konstitusi negara. Dalam negara dibutuhkan pemimpin yang mampu menjalankan roda kehidupan negara.
2. Mengesahkan UUD 1945 dan elakukan revisi bagian dari Piagam Jakarta. Revisi dilakukan dengan perubahan kalimat “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya”.
3. Sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat.
Baca Juga
Baca Juga: Mahalini Dihadapkan Pilihan Sulit Ketika Rizky Febian Menyatakan Perasaan, Terima atau Tolak?
4. BKR dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sidangnya pada tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945.
5. Provinsi Sumatra , Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan.
*Disclaimer: Artikel kunci jawaban ini hanyalah sebagai panduan belajar anak dalam pantauan orangtua. Soal-soal diatas sebagian besar pertanyaan terbuka. Dan tidak terpaku jawaban di atas, sehingga ada beberapa jawaban alternatif lainnya.***
Halaman 112 113 114 115Kunci Jawaban SD atau MIKunci Jawaban Tematik Tema 7 Kelas 5 SDSubtema 2 Pembelajaran 4
Rekomendasi
