

inNalar.com – Konflik antara Ukraina dan Rusia memang tengah berlangsung, terhitung sudah empat hari kedua negara tersebut saling serang.
Tak sedikit negara yang memberikan bantuan kepada Ukraina untuk mempertahankan wilayahnya. Begitu pun dengan Rusia yang tak takut dengan kecaman internasional terkait invasi yang tengah dijalankan.
Perang Ukraina dan Rusia yang dimulai pada 24 Februari 2022 kemarin, menguak sejumlah fakta.
Baca Juga: UPDATE TERBARU: Kota-kota di Ukraina Dihujani Rudal oleh Rusia, Begini Kondisinya
Terbaru, pasukan Chechnya berhasil menguasai salah satu gudang senjata milik tentara Ukraina.
Senjata buatan Israel itu berjenis bullpup dan ditumpuk dalam sebuah kotak besar.
Terlihat dalam video berdurasi 24 detik, seorang prajurit Chechnya tengah menjelaskan beberapa hal mengenai persenjataan yang digunakan oleh Ukraina.
“Rekaman prajurit Chechnya yang berhasil masuk ke gudang senjata tentara Ukraina. Di dalam gudang ditemukan banyak persenjataan buatan Israel jenis Bullpup,” tulis keterangan video, dikutip inNalar.com.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memang sempat meminta bantuan kepada Perdana Menteri Israel Naftali Bennett untuk menengahi konflik Ukraina dan Rusia.
“Kepemimpinan kami percaya bahwa Israel adalah satu-satunya negara demokratis yang memiliki hubungan baik dengan kedua negara,” dikutip inNalar.com dari Reuters.
Namun, hingga artikel ini ditayangkan belum ada pernyataan resmi bahwa Israel telah memberi pasokan senjata kepada Ukraina untuk melawan Rusia.
Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe mengatakan bahwa alternatif sanksi keras yang tepat untuk Rusia adalah ‘perang dunia ketiga’.
“Dengar, ada dua opsi: memulai perang dunia ketiga, memulai perang fisik dengan Rusia,” , kata Joe Biden.
Lebih lanjut, Biden menjelaskan sanksi saat ini yang sudah diberikan kepada Rusia menjadi yang terbesar dalam sejarah umat manusia.
Presiden Amerika itu menegaskan, bahwa Rusia dan Vladimir Putin akan membayar harga yang setimpal setelah apa yang mereka lakukan terhadap Ukraina.
“atau opsi nomor dua: memastikan bahwa negara yang bertindak sangat bertentangan dengan hukum internasional akan membayar harga untuk apa yang dilakukannya. Terutama dalam jangka panjang,” ujarnya.***