Jokowi Singgung Obrolan Soal IKN di WhatsApp Group TNI Polri, Rocky Gerung: Tidak Sopan Menguping Pembicaraan
inNalar.com – Beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) singgung TNI-Polri soal sikap mereka terhadap IKN yang terpantau di WhatsApp Group (WAG).
Perkaranya, dalam WAG tersebut, Jokowi menilai masih ada pro-kontra, tak tegak lurus dengan kebijakan negara.
Pengamat politik Rocky Gerung pun memberi respons terhadap singgungan Jokowi itu. Menurut Rocky, tidak seharusnya presiden memantau isi pesan grup WhatsApp. “Kepo tanda parno,” pendek Rocky Gerung dikutip inNalar.com dalam akun Youtube resminya, Rocky Gerung Official.
Baca Juga: Kembali Terlibat Kontroversi, Tetangga Ungkap Sikap Seo Ye Ji dan Orang Tua
“Itu kan chatting mungkin antara ibu-ibu, kemudian kesenggol soal IKN, kemudian bergurau di situ, lalu Presiden merasa, ‘kok enggak didukung?'”, lanjut Rocky mengilustrasikan kekhawatiran Jokowi.
Dosen filsafat tersebut juga menjelaskan bahwa ucapan Presiden tersebut justru menandakan, “Kepercayaan diri beliau udah terganggu.”
Padahal, menurut Rocky, bisa saja isi chatting tersebut hanya seputar untung rugi pemindahan ibu kota negara antara ibu-ibu di keluarga TNI-Polri.
Baca Juga: Perdana Sejak Debut, Jo In Sung Akhirnya Punya Akun Instagram Pribadi
Ia hanya diskusi biasa sebab semua orang kerap membicarakan perihal yang sedang hangat itu. “Kenapa ibu-ibu enggak (boleh)?,” tanya Rocky heran.
“Ibu-ibu itu, kan, masyarakat sipil. Suaminya mungkin militer, tapi keluarganya bukan,” lanjutnya
Sebelumnya secara terpisah, Jokowi memang menegur aparat militernya dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri di Plaza Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (01/03/2022).
Menurut Jokowi, di tubuh militer tidak seharusnya ada perdebatan soal kebijakan negara. Semuanya, “Harus tegak lurus,” tegas Jokowi.
Perdebatan soal kebijakan negara, menurut Jokowi, wajar bila terjadi di masyarakat sipil. Namun, militer seharusnya lebih disiplin. TNI-Polri bahkan harus memberi teladan kepada masyarakat untuk taat pada kebijakan negara.
Baca Juga: 10 Idol K-Pop yang Lahir pada Bulan Maret, Mulai dari Renjun NCT sampai Lisa Blackpink
“Saya minta kepada jajaran TNI dan Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang satu ini.” tegas Jokowi
Jokowi juga memaparkan bahwa TNI-Polri punya aturan sendiri. Tidak seperti masyarakat sipil, militer harus patuh dengan kebijakan negara. Jokowi lantas merujuk Kitab Undang-Undang Disiplin Tentara perihal kepatuhan itu.
“Kedisiplinan nasional tetapi juga di TNI sendiri juga harus mulai berbenah yang namanya disiplin tentara, yang namanya disiplin di kepolisian itu berbeda dengan masyarakat sipil, sangat beda sekali,” lanjut mantan walikota Solo tersebut.
Baca Juga: Ngaku ARMY Wajib Tahu, Ini Dia Profil 7 Member BTS, Lengkap Mulai dari Nama Asli hingga Agama
Masyarakat memang punya kebebasan berekspresi, dapat menyampaikan pendapat dan kritiknya yang dijamin oleh demokrasi dan konstitusi. Namun, dalam tubuh militer berbeda. “berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di tentara, kepolisian, tidak ada,” tukas Jokowi.
Kendati demikian, Jokowi mengapresiasi kinerja TNI-Polri sejauh ini. Ia berkata TNI-Polri sudah banyak berperan dalam penanganan bencana, penanganan pandemi Covid-19, dan percepatan vaksinasi nasional.***
Rekomendasi
