Donetsk dan Luhansk, Dua Wilayah yang jadi Salah Satu Penyebab Konflik Rusia Ukraina, Berikut Ini Profilnya
inNalar.com – Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk adalah wilayah sengketa antara Rusia dan Ukraina yang ada di Donbas, Ukraina Timur. Ukraina sendiri menganggap bahwa dua wilayah tersebut berada di bawah kendali kaum separatis.
Donetsk dan Luhansk mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina menyusul keputusan referendum tidak resmi pada Mei 2014.
Tak lama kemudian, kedua negara yang memproklamirkan diri tersebut bergabung untuk membentuk konfederasi Novorossiya, yang ternyata hanya berumur pendek, karena ditangguhkan setahun kemudian.
Pada 2014, Ossetia Selatan, republik yang dianggap separatis oleh Ukraina, kemudian mengakui kemerdekaan kedua negara tersebut. Dan pada 21 Februari 2022, kedua republik itu diakui sebagai negara merdeka oleh Federasi Rusia, serta diikuti juga oleh negara pecahan Abkhazia pada 25 Februari 2022.
Wilayah yang dikendalikan oleh kedua republik tersebut diakui secara internasional sebagai bagian dari Ukraina oleh 192 dari 193 negara anggota PBB. Sementara Rusia menjadi satu-satunya negara yang mengakui kedaulatan Donetsk dan Luhansk.
Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, praktis hanya menerima pengakuan internasional dari Rusia dan Ossetia Selatan. Padahal Ossetia selatan sendiri hanya diakui oleh lima dari 193 negara anggota PBB.
Baca Juga: Peninggalan Bendawi Nekara, Manusia Praaksara Ternyata Sudah Mengenal Alat Musik
Pada 15 Februari 2022, Presiden Vladimir Putin diminta oleh Duma Negara untuk mengakui Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang dideklarasikan sendiri di Ukraina sebagai negara merdeka.
Rancangan Undang-undang tersebut diusulkan oleh Partai Komunis Rusia dan telah diajukan kepada Vladimir Putin. Dan pada 21 Februari 2022, Duma Negara Rusia mengesahkan undang-undang yang secara resmi mengakui Republik Rakyat Donetsk yang diproklamirkan sendiri, dan Republik Rakyat Luhansk di Ukraina Timur sebagai negara merdeka. RUU itu disetujui oleh Presiden Putin.
Pada hari yang sama, Vladimir Putin menandatangani dekrit yang mengakui Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, dan juga menandatangani perjanjian persahabatan, kerja sama, dan bantuan dengan kedua republic itu.
Sebuah jajak pendapat yang dirilis oleh Levada Center independen menemukan bahwa 45 persen orang Rusia mendukung pengakuan Rusia atas Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang dikuasai separatis. Deputi Duma Negara Mikhail Matveev, memilih mendukung pengakuan republik yang memproklamirkan diri sebagai Donetsk dan Luhansk, namun kemudian mencela invasi Rusia ke Ukraina.
Sementara Putin percaya bahwa Ukraina, Belarusia, dan Rusia adalah satu bangsa yang terikat oleh sejarah dan budaya bersama. Tetapi dia juga sadar bahwa ketiganya telah menjadi negara terpisah yang diakui dalam hukum internasional dan juga oleh pemerintah Rusia.
Pada saat yang sama, ia mempertanyakan pembentukan historis negara Ukraina modern, yang menurutnya merupakan produk tragis dari keputusan mantan pemimpin Rusia Vladimir Lenin, Josef Stalin dan Nikita Khrushchev. Dia juga mempertanyakan kedaulatan dan keunikan bangsa Ukraina.
Baca Juga
Sementara ia mempromosikan identitas nasional di Rusia, ia merendahkan rasa kebangsaan yang berkembang di Ukraina. Putin mengatakan bahwa Ukraina pada dasarnya harus ramah dan tidak bermusuhan dengan Rusia.
Putin melihat Ukraina sebagai ancaman eksistensial bagi Rusia. Mantan Perwira KGB tersebut percaya bahwa jika Ukraina memilih untuk bergabung dengan NATO, maka persenjataan ofensif akan ditempatkan lebih dekat ke perbatasan Rusia-Ukraina, seperti yang sudah dilakukan di Rumania dan Polandia.
Selama periode Soviet, Donetsk dan Luhansk secara resmi menjadi bagian dari Ukraina. Ketika Uni Soviet bubar, batas-batas bekas Republik Soviet ada di bawah hukum internasional, dan batas-batas hukum negara-negara pasca Soviet. Rusia berulang kali mengakui perbatasan itu, meskipun tidak dengan kasus Krimea.
Baca Juga: Simak Waktu Terbaik untuk Melakukan Olahraga Kala Puasa Ramadhan
Donbass secara historis telah dihuni oleh orang Rusia, Ukraina, Yahudi, dan lainnya di era Soviet. Ketika pada 2014 terjadi revolusi Maidan di Kiev, maka membuat Ukraina lebih condong ke pihak Barat. Nasionalis Ukraina bahkan mengancam akan membatasi penggunaan bahasa Rusia di beberapa wilayah Ukraina. Sementara pemberontak di Donbas dengan keras menentang keputusan pemerintah Ukraina.
Setelah berbulan-bulan pertempuran antara pasukan Ukraina dan pasukan pemberontak pro-Rusia di Donbas pada 2014, pasukan reguler Rusia pindah dari Rusia. Perang kemudian dimulai dan telah berlangsung selama delapan tahun terakhir, dengan ribuan tewas dan terluka.***
Rekomendasi
