Praktik Cultuurstelsel, Ternyata Penduduk Dibebankan Kerja Paksa 66 Hari Setahun, Simak Kewajiban Lainnya
inNalar.com – Dalam praktiknya, Cultuurstelsel melibatkan berbagai komponen, pejabat pribumi mulai dari kepala desa hingga bupati dan pejabat Eropa yang meliputi residen, asisten residen, kontrolir dan direktur tanam juga berperan dalam pelaksanaannya.
Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch yang mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan seperlima tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, tidak jarang tanah itu diminta secara paksa.
Jenis tanaman wajib yang diperintahkan untuk ditanam rakyat adalah kopi, tebu, dan indigo (bahan pewarna).
Baca Juga: YouTube Blokir Semua Channel dan Akses Terhadap Pemberitaan yang Didanai Pemerintah Rusia
Tanaman lain yang ikut ditanam dalam skala kecil, antara lain yaitu tembakau, lada, teh, dan kayu manis.
Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, penduduk masih dituntut untuk menyerahkan tenaga kerja wajib atau kerja paksa (heerendiensten) dan diposisikan pada pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah.
Antara lain untuk pembukaan lahan, pembuatan atau perbaikan jalan, saluran irigasi, pengangkutan dan berbagai peiayanan kerja lainnya.
Menurut peraturan penyediaan pelayanan kerja untuk pemerintah, yaitu “kerja paksa”, dilakukan selama 66 hari selama satu tahun.
Baca Juga: Nestapa Ukraina Gagal Gabung Uni Eropa via ‘Jalur Express’ di Tengah Gempuran Rusia
Penduduk desa yang tidak memiliki tanah mendapat tambahan bekerja selama 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.
Dengan mengikuti tanam paksa, desa dianggap mampu melunasi utang pajak tanahnya.
Bila pendapatan desa dari penjualan komoditi ekspor itu lebih banyak daripada pajak tanah yang mesti dibayar, desa itu akan menerima kelebihannya. Jika kurang, desa tersebut mesti membayar kekurangan tadi dari sumber-sumber lain.
Produksi tanaman ekspor yang dihimpun itu, akan dikirimkan ke negeri induk atau negara Belanda, kemudian dipasarkan di pasaran Eropa maupun Amerika.
Pemasaran produksi tanaman ekspor di pasaran dunia itu akan mendatangkan keuntungan besar baik kepada pemerintahan maupun para pengusaha di Negeri Belanda, sehingga utang negeri induk dapat dilunasi.
Menurut yang tersirat dalam peraturan, cultuurstelsel tidak tampak memberatkan penduduk. Akan tetapi dalam praktik, banyak dilaporkan sebaliknya.
Misalnya saja, penyediaan tanah yang diminta pemerintah untuk penanaman dilakukan tidak sesuai ketentuan, yakni dengan paksaan, bukan secara sukarela.
Kemudian bagian tanah yang diminta untuk ditanami tanaman wajib melebihi dari 1/5 bagian seperti yang ditentukan, bahkan sering seluruh tanah desa.
Baca Juga: Latar Belakang Penerapan Cultuurstelsel di Hindia-Belanda, Benarkah untuk Menutupi Hutang?
Penyediaan tanah dan tenaga kerja cenderung dibebankan kepada seluruh desa, bukan pada penduduk secara individual sebagai pemilik tanah.
Pembayaran setoran hasil tanaman tidak ditepati menurut jumlah yang diserahkan, atau banyak pekerja yang tidak dibayarkan upahnya.
Kegagalan panen dibebankan kepada penduduk. Pengerahan tenaga kerja perkebunan ke tempat-tempat yang jauh dari desa tempat tinggal penduduk, kerja rodi di pabrik-pabrik dan tempat lain tanpa upah yang tentu memberatkan penduduk.***
Rekomendasi
