Wacana Penundaan Pemilu 2024 Berpotensi Merusak Minat Investor, Begini Alasannya Kata Pakar Hukum
inNalar.com – Tak lama setelah wacana penundaan pemilu bergulir, perdebatan mencuat di publik. Ada respons pro dan kontra. Praktisi hukum Bintang Hidayanto pun menyatakan pendapatnya.
Menurut praktisi hukum tersebut, amandemen konstitusi punya dampak negatif, sepert menurunkan minat investasi dari para investor. Pasalnya, kepastian hukum menjadi salah satu pertimbangan investor menginvestasikan modalnya di suatu tempat.
Padahal, menurut Bintang Hidayanto, Indonesia masih sangat membutuhkan investasi.
Baca Juga: Dikabarkan Putus dengan Naura, Ini Profil dan Biodata Devano Danendra Anak Pedangdut Iis Dahlia
“Saat ini Indonesia sangat membutuhkan investasi, baik dari dalam negeri maupun asing. Bagi kalangan investor, adanya kepastian hukum lebih dibutuhkan dibandingkan dengan adanya paket kebijakan ekonomi,” ujar Bintang, dikutip oleh inNalar.com
Bintang Hidayanto menambahkan, penurunan minat investor sangat mungkin terjadi sebab wacana perubahan konstitusi dibarengi isu politis penundaan pemilu.
Bagi investor, hal tersebut merupakan citra yang kurang baik. Ia berkaitan erat dengan indeks demokrasi yang juga menjadi faktor minat kalangan investor.
Baca Juga: Jawaban Doddy Sudrajat Soal Isu Perceraiannya dengan Puput: Saya Nggak Mau Jawab Itu
Selain itu, Bintang Hidayanto juga memaparkan fakta bahwa negara yang menduduki peringkat atas dalam kemudahan bisnis juga menduduki peringkat atas dalam indeks demokrasi dan supremasi hukum.
“Persepsi kemudahan berusaha dan keramahan terhadap investasi umumnya berbanding lurus dengan indeks demokrasi serta indeks rule of law,” lanjut Bintang.
Pakar hukum tersebut juga menyatakan bila Indonesia dengan keberagamannya dapat mencapai indeks demokrasi yang tinggi, pasti akan mengundang keseganan di mata internasional, termasuk investor.
Baca Juga: Ramadhan 2022, Ini Makna dan Riwayat Menjalankan Perintah Puasa Menurut Al Quran-Hadist
Isu penundaan pemilu sendiri mencuat pertama kali ketika Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, menyatakannya.
Hal tersebut lantas didukung oleh Ketua Umum PAN dan Golkar, Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto.
Mereka sepakat bahwa anggaran pemilu yang menurut mereka besar dapat mengganggu pemulihan ekonomi.
Baca Juga: Gegara Konten Diajari Trading, Fuji Disebut Terseret Kasus Indra Kenz, Faisal Bilang Begini
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan juga urun berbicara bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan penundaan dengan alasan anggaran. Ia merujuk sumber big data yang menganalisis 110 juta aspirasi di sosial media.
Kendati demikian, Luhut tak pernah membuka big data yang ia rujuk.
Penundaan pemilu tersebut, bila dilaksanakan, mengharuskan perubahan UUD 1945 yang sudah mempakemkan masa jabatan presiden. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah angkat bicara tentang wacana penundaan pemilu, namun tak menampiknya secara lugas.
Baca Juga: Soal Duit Rp400 Juta dari Doni Salmanan, Rizky Febian Ternyata Tidak Wajib Mengembalikan
Mantan Walikota Solo tersebut hanya berkata bahwa ia akan patuh terhadap konsitusi.***(Sidra)
Rekomendasi
