Meninjau Keuntungan dan Kerugian Ekonomi Indonesia di Era Prabowo Pasca Gabung BRICS
inNalar.com – Pada masa awal pemerintahan Prabowo Subianto, lewat menteri luar negeri Sugiono mengumumkan Keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS.
Keputusan ini mencerminkan upaya Indonesia untuk memperkuat posisinya di kancah global, terutama dalam konteks dinamika politik dan ekonomi yang terus berubah.
BRICS adalah organisasi antar negara yang dibentuk untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan politik di antara negara-negara non-Barat.
Organisasi ini terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, juga Afrika Selatan.
Dan kini akan ditambah dengan Indonesia sebagai anggota baru dari kelompok tersebut.
Di harapkan keanggotaan RI di organisasi ini adalah untuk bisa mendapat dan memanfaatkan potensi kerja sama yang lebih baik dalam berbagai bidang.
Para ahli hubungan internasional, berpendapat bahwa keanggotaan ini akan memperkuat hubungan dengan negara-negara yang sedang berkembang secara ekonomi.
Dengan lebih banyak berinteraksi dengan negara-negara Global South, sehingga dapat meningkatkan daya tawar RI di mata dunia dan menghindari isolasi geopolitik.
Salah satu keuntungan utama dari keanggotaan di organisasi adalah potensi peningkatan ekonomi melalui kerja sama perdagangan antar negara anggota.
Negara-negara yang merupakan anggota dari BRICS ini juga sudah lama menjadi tujuan ekspor Indonesia.
Sehingga kerja sama tersebut bisa membukakan peluang untuk adanya pengurangan tarif dan hambatan non-tarif bagi produk ekspor.
Tak hanya itu dampak positif lain dari keanggotaan RI di BRICS juga bisa memberikan peluang untuk penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antar negara anggota.
Baca Juga: Air Terjun Sekar Langit, Tempat Wisata Penuh Legenda Tersembunyi di Magelang, Jawa Tengah
Sehingga dapat membantu meningkatkan stabilitas rupiah dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS.
Pada sisi lain kerja sama dalam bentuk keanggotaan ini juga memiliki risiko akan kemungkinan kerugian.
Dimulai dari adanya kewajiban keanggotaan dalam bentuk finansial atau non-finansial yang bisa saja menjadi beban bagi negara.
Baca Juga: Besaran UMP Digadang Naik 8-10 Persen, Berapa Upah Minimum Jawa Timur Tahun Depan?
Karena dibalik peluang ekspor ada juga risiko negara kita semakin terdampak oleh produk-produk impor yang dapat merugikan.
Pemerintah di kabinet merah putih besutan Prabowo perlu lebih mencermati hubungan dagang yang akan dijalin dengan negara-negara sesama anggota.
Agar Indonesia tidak terjebak menjadi hanya sekedar pasar bagi negara-negara lain, sehingga bisa meningkatkan pasar ekspor.
Tidak berhenti sampai di situ keanggotaan BRICS bisa mempengaruhi pandangan juga hubungan dengan negara-negara barat.
Karena mengingat posisi organisasi ini yang beperan sebagai kontra-balance terhadap kekuatan barat.
Sehingga diperlukan pengelolaan yang baik dari para pemerintah dibawah kepemimpinan Prabowo ini, dalam hubungan kerja sama dengan negara anggota BRICS lainnya. Karena terdapat kemungkinan kerugian jangka panjang apabila tidak dikelola dengan baik.***
Rekomendasi
