Ambis Jadi Negara Ekonomi Terbesar di Dunia, Indonesia Malah ‘Terlilit’ Utang Jumbo Gegara Mega Proyek Jalan Tol 2.103 Km
inNalar.com – Indonesia memiliki ambisi untuk menjadi negara ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2045, berdasarkan proyeksi Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan visi ini, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran.
Terutama pengadaan jalan tol di berbagai daerah, yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Niat Menggali Sawah, Petani di Jawa Tengah ini Justru Temukan Harta Karun Emas Peninggalan Kerajaan
Namun, di balik ambisi besar ini, Indonesia menghadapi tantangan berat, salah satunya berupa peningkatan utang yang signifikan
Infrastruktur Menjadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol, merupakan salah satu penunjang utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Baca Juga: Pertama dan Satu-satunya di Dunia, Bendungan Bawah Tanah Seluas 2,75 Hektare Ada di Gunungkidul
Menurut data dari Kementerian Keuangan, ekonomi Indonesia diperkirakan akan mencapai nilai USD 8,89 triliun pada tahun 2045.
Proyeksi ini mengandalkan bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2030-2040, ketika 64% dari populasi Indonesia berada pada usia produktif.
Dengan populasi yang mencapai 297 juta jiwa, potensi untuk mengembangkan pasar domestik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat besar.
Baca Juga: Epik! Enggan Gusur Tanah Warga, Jalan Tol di Yogyakarta ini Dibangun Melayang di Atas Sungai
Namun, jika kualitas SDM tidak dipersiapkan dengan baik, Indonesia dapat menghadapi krisis ketidakseimbangan antara jumlah pekerja dan lapangan pekerjaan.
Untuk itu, pembangunan SDM menjadi salah satu fokus utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak 2019.
Prioritas diberikan pada karakter, pendidikan berorientasi pada keahlian, dan penguasaan teknologi.
Dunia pendidikan diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga mampu berinovasi dan menciptakan lapangan kerja baru.
Jalan Tol Menjadi Infrastruktur Strategis untuk Perekonomian
Dilansir dari berbagai sumber, dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan jalan tol menjadi fokus utama dalam agenda pemerintahan Jokowi.
Hingga akhir 2024, pemerintah menargetkan pembangunan total 2.700 km jalan tol baru yang fungsional dan saat ini telah mencapai 2.200 km.
Ini merupakan pencapaian yang signifikan, mengingat pada 2014 hanya ada 780 km jalan tol operasional di seluruh Indonesia.
Dengan demikian, dalam satu dekade terakhir, panjang jalan tol di Indonesia telah meningkat hampir tiga kali lipat.
Dalam hal ini, Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S. Atmawidjaja, menjelaskan, pembangunan tol tidak hanya terfokus pada kota besar, tetapi juga daerah-daerah terpencil.
Seperti Aceh, Yogyakarta-Solo, dan jalan tol yang akan mendukung proyek Ibu Kota Negara Nusantara.
Dengan jaringan jalan tol yang semakin luas, diharapkan efisiensi logistik meningkat, dan waktu tempuh semakin cepat, menuju lokasi-lokasi strategis.
Misalnya, perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta yang sebelumnya memakan waktu hingga 2 jam kini dapat ditempuh dalam waktu 45 menit hingga satu jam.
Tantangan Utang dari Mega Proyek Jalan Tol
Namun, di balik pencapaian pembangunan infrastruktur tersebut, terdapat tantangan besar berupa utang yang menggunung.
Sampai Maret 2023, terdapat 70 ruas jalan tol dengan total panjang 2.624 km yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Kalimantan.
Badan Pengatur Jalan Tol memproyeksikan bahwa hingga akhir 2024, jalan tol di Indonesia akan mencapai panjang 3.196 km.
Di sisi lain, utang yang dihadapi oleh lima perusahaan BUMN yang terlibat dalam pembangunan jalan tol telah mencapai Rp 287,03 triliun.
Baca Juga
Termasuk di dalamnya Waskita Karya, Hutama Karya, Wijaya Karya, PT PP, dan Adhi Karya.
Namun dalam hal ini, Menteri BUMN, Erick Thohir, meminta agar masyarakat tidak melihat BUMN karya sebagai perusahaan yang bangkrut hanya karena utang.
Dia menekankan pentingnya untuk melihat situasi secara objektif. Rencana merger BUMN karya sedang dipertimbangkan untuk merespons masalah keuangan yang ada.
Dalam hal ini, perubahan BUMN konstruksi menjadi perusahaan investasi dan pengembang dianggap sebagai penyebab utama krisis keuangan.
Proyek-proyek infrastruktur yang tidak layak dan permintaan modal yang tinggi membuat banyak perusahaan terjebak dalam utang yang sulit dilunasi.
Beberapa jalan tol, seperti Manado-Bitung, dinilai tidak menguntungkan karena volume kendaraan yang rendah, sehingga sulit untuk mencapai titik impas dalam waktu yang wajar.
Kondisi ini berdampak pada banyak vendor yang bekerja sama dengan BUMN karya, yang kini terancam bangkrut akibat pembayaran yang tertunda.
Para vendor menganggap bahwa ketidakpastian ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, mengingat infrastruktur bernilai ratusan miliar rupiah belum terbayarkan.
Dengan demikian, Ambisi Indonesia untuk menjadi negara ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2045 harus dipadukan dengan penanganan serius terhadap utang.
Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas dan keberlanjutan.
Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan SDM dan mendorong investasi yang layak.
Tentunya agar Indonesia dapat mencapai visi ekonominya tanpa mengorbankan stabilitas keuangan negara. *** (Gita Yulia)
Rekomendasi