

inNalar.com – Proyek ambisius Giant Sea Wall yang digaungkan oleh Pemerintah untuk melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob dan land subsidence di wilayah Utara Pulau Jawa tengah berjuang melawan tantangan terbesar yakni keterbatasan anggaran.
Menurut informasi, Pemerintah RI bahkan merencanakan kembali perluasan pembangunan tanggul laut raksasa ini yang disebut bakal meluas hingga ke pesisir Jawa Timur dengan kebutuhan dana proyeknya mencapai Rp 700 triliun yang dibagi ke dalam tiga fase pembangunan.
Meskipun mega proyek ini dirancang untuk menjadi benteng pertahanan Jakarta dari ancaman banjir, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan dana menyebabkan perlambatan kemajuan pembangunan.
Baca Juga: Butuh Dana Rp 2,2 Triliun, Proyek Pelebaran Jalan Raya Sawangan Kota Depok Belum Juga Direalisasikan
Hal ini terjadi karena Pemerintah terpaksa harus memberhentikan sementara berbagai proyek pembangunan infrastruktur fisik sesuai dengan instruksi dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Dody Hanggodo selaku Menteri Pekerjaan Umum menegaskan bahwa anggaran untuk berbagai proyek akan di-hold sampai anggaran kembali tersedia.
Alasan d ibalik penahanan anggaran disesuaikan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni untuk mensukseskan proyek ketahanan energi, ketahanan pangan, energi, hingga ketahanan air.
Lalu, bagaimana keberlanjutan mega proyek ini? akankah kembali mangkrak?
Giant sea wall bukan hanya sekedar proyek infrastruktur besar. Tanggul ini merupakan harapan besar bagi masa depan Jakarta agar lebih aman dari berbagai ancaman yang kian mengkhawatirkan.
Struktur raksasa ini seharusnya telah menjadi solusi jangka panjang yang vital bagi ibukota. Namun dengan anggaran yang terbatas, percepatan pembangunan akan terhambat dan harapan untuk melihat hasil secara maksimal dalam waktu singkat semakin jauh.
Baca Juga: Resmi! MenPAN RB Rini Widyantini Tidak Akan Angkat Tenaga Honorer Jadi PPPK 2024 dengan Kategori Ini
Tidak dapat dipungkiri bahwa proyek ini pun menghadapi tantangan dari segi teknologi dan sumber daya manusia. Mari kita breakdown!
Dalam ini, penggunaan teknologi canggih dan tenaga ahli sangat diperlukan selama masa konstruksi untuk menambah kompleksitas proyek.
Bahkan, biaya pembangunan seringkali over cost akibat kelalaian dalam perencanaan pembangunan.
Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Berbagai skema pembiayaan kini tengah dikaji—termasuk pendayagunaan skema Public-Private Partnership (PPP).
Tidak hanya itu, skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur juga dilakukan dengan adanya kerja sama antar Pemerintah dan sektor swasta untuk menyokong pendanaan.
Wahyu Utomo selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyebutkan bahwa skema pembiayaan tanggul raksasa tersebut tidak hanya berasal dari APBN tetapi juga melibatkan pihak swasta untuk mengurangi beban Pemerintah.
Wacana pembangunan mega proyek ini sejatinya telah ada sejak lebih dari satu dekade—tepatnya pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pada saat itu, proyek Giant Sea Wall telah dilakukan meskipun telah berganti era kepemimpinan.
“Giant Sea Wall itu segera dibangun untuk mengatasi persoalan-persoalan khususnya banjir yang selalu ada rob di bulan-bulan air pasang,” tutur Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim, dikutip dari laman resmi DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 20 November 2024.
Meskipun terdapat upaya untuk mencari alternatif pembiayaan oleh Pemerintah, mega proyek ini diperkirakan akan memakan waktu hingga 40 tahun untuk selesai dengan sederet kendala teknis dan logistik selama masa konstruksi.
Sehingga, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan agar proyek ini segera terealisasi meskipun tantangan di masa depan penuh dengan ketidakpastian. *** (Evie Sylviana Dewi)