Anggaran Rp 20 Triliun dari Pusat Lari Kemana? Kok Jalanan di Lampung Masih Banyak yang Berlubang dan Rusak
inNalar.com – Kasus banyaknya jalanan provinsi Lampung yang berlubang dan diisi genangan air beberapa bulan terakhir ini selalu hangat menjadi pembicaraan publik. Mulai dari alokasi APBD hingga gaya hidup pejabat daerah pun turut disoroti.
Kabar ini pertama kali mencuat ketika Bima Yudho Saputro, mahasiswa asal Lampung yang kuliah di sebuah universitas di kota Sydney, memberikan paparan singkat tentang bagaimana buruknya sarana umum di Lampung terutama sektor jalanan sebagai penunjang transportasi darat.
Selain itu, Felicia Putri Tjiasaka, content creator yang juga merupakan fianancial anthusiast, menyenggol mengenai disalokasi APBD Provinsi Lampung yang timpang.
Baca Juga: Jokowi Lewati Jalan Rusak, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Malah Pasang Wajah Ketus
Ia menjelaskan bahwa dari APBD 2021 hanya 10% saja yang digunakan untuk infrastruktur. Sisanya sebanyak 82% digunakan untuk pemberdayaan wanita, difabel, pelayanan publik, dan perlindungan anak yang ternyata tidak memberikan kasus secara signifikan.
Pada tahun berikutanya (2022), anggaran untuk belanja modal, yang meliputi pembelian tanah, peralatan dan mesin, pembangunan gedung, jalan, irigasi, jembatan dan aset tetap lainnya mengalami peningkatan persentase menjadi 14,75%.
Menilik dari databoks, dari total Rp. 29 Trilyun total anggaran belanja Provinsi Lampung, hanya Rp.4,28 triliun yang dialokasikan untuk fasilitas umum.
Postur anggaran tersebut terlihat kecil jika menimbang 37% atau sebanyak Rp10,75 triliun diperuntukkan untuk embayaran gaji, tunjangan, uang makan, uang lembur, uang pensiun, dan kompensasi lain untuk pegawai negeri sipil (PNS).
Sisa persentase dari struktur APBD tnya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, modal, serta kebutuhan Provinsi lampung lainnya.
Padahal, jika menilik lebih dalam 69,72% pemasukan anggaran tersebut berasal dari suntikan dana pemerintah pusat berupa Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bernilai Rp20,22 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi lampung sendiri hanya sekitar Rp6,16 triliun atau sebanyak 21.24% saja. Bahkan untuk menutupi struktur belanja pegawai saja provinsi ini harus disokong oleh pemerintah pusat.
Baca Juga: Sorak Gembira Warga saat Jokowi Lihat Langsung Kinerja Gubernur Lampung Arinal Djunaidi
Uraian diatas menjawab bahwasanya alokasi APBD Lampung lebih banyak dikucurkan untuk program kesejahteraan pegawai dibandingkan perbaikan fasilitas umum.
Tentu disalokasi dan disorientasi dana ini membuat masih banyak jalan berlubang di provinsi tersebut.***(Dadang Irsyamuddin)
Rekomendasi
