

InNalar.com- PPDB di Kota Bogor diwarnai kecurangan dengan banyaknya manipulasi data kependudukan demi bisa lolos zonasi, dengan cepat ia membuka aduan khusus mengenai PPDB Kota Bogor di akun Instagram pribadinya @bimaaryasugiarto (5/7).
Bima Arya selaku Walikota Bogor merasa geram dengan adanya aduan masyarakat ketika mendapati beberapa calon peserta didik memalsukan alamatnya.
Walikota Bima Arya bahkan sampai turun ke lapangan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat di beberapa wilayah yang ia terima dari aduan online.
Baca Juga: Bikin Penasaran! Rekomendasi 12 Tempat Wisata di Kota Batu Yang Populer dan Wajib Dikunjungi
Hal ini ditemukan ketika Bima Arya melakukan sidak bersama jajaranya ke rumah-rumah para calon peserta didik.
“Mulai menemukan fakta di lapangan berdasarkan 300 aduan yang masuk di hotline pengaduan” tulis Arya Bima diakun pribadinya (6/7).
Bima menemukan banyak data fiktif, terdapat nama yang beramalat di kontrakan kosong hingga ada yang menjadikan kost-kost pekerja sebagai alamat rumahnya.
Baca Juga: Pandawara Group Bersama 3.700 Warga Lampung Bersihkan Pantai Terkotor ke Dua di Indonesia.
Sidak yang dilakukan oleh diunggah oleh Bima Arya diakun pribadinya pada (6/7) yang berdurasi satu setengah menit.
Ketegasan Bima Arya dalam menangani kecurangan pada PPDB Kota Bogor, membuatnya sempat viral dan trending di Twitter pada (13/7).
Setelah beberapa hari melakukan verifikasi faktual di lapangan, memang terbukti banyak peserta PPDB yang memanipulasi data kependudukan demi bisa lolos sistem zonasi.
Baca Juga: LGBT se-Asean Bakal Kumpul di Jakarta, MUI: Jika Diizinkan Berarti Pemerintah Melanggar Konstitusi!
“Hasilnya, tim mendapati 155 pendaftar dinyatakan tidak sesuai”, unggah @bimaaryasugiarto (9/7).
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriawan Salim mengatakan, hal ini merupakan rahasia umum supaya masuk ke sekolah unggulan, yang seharusnya bisa terdekteksi dari RT/RW.
Dinas Pendidikan Kota Bogor mengonfirmasi adanya kecurangan pada PPDB SMP Negeri Kota Bogor sistem zonasi, dengan mendiskualifikasi 208 peserta karena masalah kependudukan dari 8.230 pendaftar.
Menurutnya, perlu adanya integrasi yang lebh baik ke depan antara Disdik dengan Dispendukcapil.
Setidaknya terdapat beberapa sekolah yang bermasalah, SMPN 01 32 persen, SMPN 02 9 persen, SMPN 03 1 persen, SMPN 04 15 persen, SMPN 05 14 persen.
Setelah beberapa hari melakukan verifikasi faktual di lapangan, memang terbukti banyak peserta PPDB yang memanipulasi data kependudukan demi bisa lolos sistem zonasi.
Fenomena kecurangan PPDB terutama pada jalur zonasi banyak membuat orang tua murid kecewa, yang menyebabkan anaknya tidak bisa mendapatkan akses pendidikan sebagaimana mestinya.***
Dapatkan promo spesial sebelum Anda pergi