Rampung Tahun Lalu, Ternyata Biaya Bukan Alasan PLBN Termegah di Kalimantan Utara Tak Kunjung Dioperasikan
inNalar.com – Proyek infrastruktur besar tidak hanya dibangun di kawasan berkembang, namun juga di perbatasan Kalimantan Utara.
Pembangunan tersebut dilakukan agar terjadi pemerataan ekonomi di peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Hal ini tidak terkecuali pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang berada di Kalimantan Utara.
Dilansir inNalar.com dari laman pu.go.id, konstruksi PLBN Terpadu telah ditargetkan rampung pada Desember 2022.
PUPR membangun 4 fasilitas PLBN di Kalimantan Utara, di mana terbagi satu di Kabupaten Malinau dan tiga di Kabupaten Nunukan.
Baca Juga
Pembangunan PLBN sendiri tidak hanya untuk pos lintas batas negara, namun menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi perbatasan Kalimantan Utara.
Kehadiran PLBN juga dinilai sebagai gerbang pusat pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan, terutama di Kalimantan Utara.
Berlokasi di Sebatik Utara yang dapat ditempuh 3 jam menggunakan speedboat dari Tarakan, PLBN Terpadu Sei Pancang memiliki luas 68.169 m2.
Dengan memiliki zona inti dan zona pendukung seluas 5.613 m2, bangunan utama PLBN Sei Pancang memiliki tiga lantai.
Baca Juga: Jembatan di Jawa Barat Ini Dibangun di Atas Sungai Citarum, Benarkah Habiskan Anggaran Rp 85 Miliar?
Di lain sisi, terdapat mess pegawai seluas 1.904 m2 dua lantai dan Wisma Indonesia seluas 1.888 m2 dua lantai.
Dikerjakan pada 24 Februari 2020, progres pembangunan menunjukan hasil signifikan dengan target selesai 13 Juni 2022.
Pembangunan PLBN Sei Pancang sendiri menghabiskan anggaran sebesar Rp 248,58 miliar, menjadikan nya yang termegah di Kalimantan Utara.
Hal ini bisa dilihat dari data biaya pembangunan PLBN Kalimantan Utara lain yang tidak menghabiskan biaya lebih dari kurang lebih Rp 220 miliar.
Baca Juga
PLBN Sei Pancang menggunakan konsep ramah lingkungan dengan penataan lansekap dan penanaman hijau untuk bangunan bertingkatnya.
PLBN termegah ini pun telah rampung sesuai target, sayangnya tak kunjung digunakan meski sudah lewat setahun.
Rupanya, alasan tidak dioperasikan PLBN di Sebatik ini bukan karena biaya perawatan, namun belum memiliki izin yang jelas.
Hal tersebut diperkuat dengan bukti dari Perdana Menteri Malaysia yang diketahui masih belum menandatangani perjanjian perbatasan darat dan laut Pulau Sebatik.
Besar harapan bahwa PLBN termegah di Kalimantan Utara ini segera dioperasikan, dengan demikian dapat mengatur perlintasan secara resmi dan tertib.***
Rekomendasi
