Telan Dana APBD Rp 1,7 Miliar, Proyek Normalisasi Drainase di Kalimantan Barat Ini Hanya Gunakan Cangkul?
inNalar.com – Kota Ketapang, Kalimantan Barat, telah menjadi saksi dari sebuah proyek ambisius yang seharusnya menjadi solusi bagi masalah banjir di daerah tersebut.
Sayangnya, proyek normalisasi ini dianggap gagal oleh banyak pihak, yang merasa bahwa anggaran yang besar yang dikeluarkan untuk proyek ini tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.
Salah satu alasan utama kegagalan ini adalah kontruksi proyek normalisasi drainase yang tidak memberikan manfaat yang seharusnya.
Pada tahun 2019, pemerintah Kota Ketapang mengalokasikan dana sebesar 1,7 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk proyek normalisasi dan perbaikan sistem drainase di wilayah perkotaan.
Baca Juga
Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengatasi masalah banjir yang sering melanda kota ini, terutama saat musim hujan tiba.
Proyek ini merupakan harapan besar bagi warga Kota Ketapang untuk mengurangi dampak banjir yang sering merusak properti dan menyebabkan ketidaknyamanan.
Baca Juga: Diduga Gunakan Flare Saat Foto Prewed, Bukit Teletubbies Bromo Terbakar, Netizen: Wajib Dipenjara!
Sayangnya, pengerjaan proyek ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, terutama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, Antoni Salim.
Antoni Salim mengkritik pelaksanaan proyek normalisasi drainase ini karena menggunakan peralatan yang terbilang primitif, yaitu cangkul.
Menurutnya, penggunaan peralatan yang tidak sesuai dengan standar konstruksi adalah salah satu penyebab utama kegagalan proyek ini. Pendapat Antoni Salim tidaklah tanpa dasar.
Baca Juga: Bukan Rawon, Jajanan Khas Indonesia Ini Duduki Peringkat Pertama Dunia, yang Penasaran Ayo Merapat!
Pada situs web resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Barat, disebutkan bahwa meskipun pembangunan drainase tahun sebelumnya telah memberikan hasil yang positif dalam mengurangi banjir di musim hujan.
Proyek normalisasi drainase ini tidak memberikan dampak yang signifikan dan selaras dengan anggaran yang sudah dikeluarkan.
Dengan anggaran yang besar seperti itu, diharapkan bahwa proyek normalisasi drainase ini dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Kota Ketapang.
Baca Juga
Antoni Salim menjelaskan bahwa bukti kegagalan proyek ini sangat jelas terlihat saat hujan turun.
Beberapa ruas jalan dan pemukiman warga di wilayah Kota Ketapang tetap terendam banjir, meskipun proyek normalisasi telah dilakukan.
Ini adalah bukti bahwa perencanaan dan pelaksanaan proyek normalisasi ini belum memadai.
Baca Juga
Ketika banjir kembali melanda Kota Ketapang, Antoni Salim meminta kepada Bupati Ketapang, Martin Rantan, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek ini.
Dia meminta agar perencanaan dan pelaksanaan proyek drainase dilakukan dengan lebih serius dan profesional.
Kegagalan proyek normalisasi drainase di Kota Ketapang adalah sebuah pelajaran berharga bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan proyek infrastruktur.
Dalam menghadapi masalah seperti banjir, perencanaan yang matang dan penggunaan peralatan yang sesuai sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang besar yang dikeluarkan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat.
Semoga ke depan, Kota Ketapang dapat mengatasi masalah ini dengan lebih baik dan menghindari pemborosan anggaran yang tidak perlu.***
Rekomendasi
