
inNalar.com – Siapa yang tidak tahu dengan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang diinisiasi oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, selaku Presiden dan Wakil Presiden Terpilih? Dari dulu hingga sekarang, agenda ini tidak henti-hentinya menuai pro-kontra, menyulut kontroversi pun hingga gelombang euforia.
Meskipun membawa angin segar bagi rakyat Indonesia, namun narasi gelap kerap kali membayang. Apakah program Makan Bergizi Gratis ini hanya mimpi politik yang berakhir penuh kekecewaan? Bayangkan saja, bagaimana mungkin suatu negara menghidupi belasan juta populasi dari total ratusan juta manusia tanpa berakhir dengan kekacauan ekonomi, apakah mungkin?
Namun, pada tanggal 6 Januari 2025 ini, Program MBG besutan Presiden Prabowo ini seolah membalikkan lazimnya paradigma politik yang ada, seperti memberi jawaban instan terhadap nada skeptisisme yang memekakkan telinga. Kini, proyek prioritas tersebut sudah siap dimulai di 190 titik total yang tersebar di 26 Provinsi berbeda.
Baca Juga: STY Resmi Dipecat PSSI, Mantan Striker Barcelona Ini Disebut Sebagai Pengganti, Cek Profilnya
Melansir Indonesia.go.id, didapatkan informasi bahwasanya gelontoran dana anggaran untuk program MBG ini adalah sebesar Rp 71 triliun; Rp 63,356 untuk pemenuhan gizi nasional, sedangkan Rp 7,433 triliun sisanya untuk dukungan manajemen.
Hasan Nasbi, selaku Kepala Kepresidenan menyebutkan bahwa program besutan Prabowo-Gibran ini adalah tonggak sejarah baru yang luar biasa, karena memuat misi pemenuhan gizi berskala nasional yang didalamnya include 19,47 juta klaster yang terdiri dari balita, santri, ibu hamil, dan anak sekolah.
Hasan Nasbi juga menyebutkan, alih-alih terealisasi pada 100 hari kerja pertama, program makan bergizi gratis ini malah terproyeksi tepat di 78 hari kerja Kabinet Merah-Putih.
Baca Juga: Cetak Rekor Prestasi Dunia, Siswa SD Islam di Surabaya Ini Ternyata Belajar Robotik Sejak Dini
Bapak Presiden Prabowo juga menungkap satu hal penting, didapati informasi dari Badan Gizi Nasional bahwa telah tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPGG) yang siap tempur ke dapur MBG.
Rencananya, setiap dapur Makanan Bergizi Gratis ini akan dikelola oleh seorang kepala SPGG, yang telah ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Lebih dari itu, mereka juga berkolaborasi dengan para akuntan demi kelancaran saat pendistribusian makanan berlangsung.
Baca Juga: Berlokasi di Pucuk Gunung, Pesantren Unik di Bogor Ini Bikin Santrinya bak Belajar di Atas Awan
Nah, hari ini adalah hari pertama program besutan Presiden Prabowo ini diberlangsungkan. Momen ini bertepatan dengan normalnya aktivitas belajar dan mengajar di sekolah, yang notabene-nya mulai aktif di pekan ini.
Meskipun terdengar seperti mimpi utopis, tapi siapa sangka bahwa program makan gratis bergizi ini menggarisbawahi masalah yang seringkali terasing, bahwa pangan sejatinya hak dasar yang dijamin oleh negara.
Nah, program revolusioner inilah yang nantinya akan memberangus pandangan kolot. Padahal, negeri Indonesia ini sudah seringkali berupaya untuk menjamin kesejahteraan sosial warga negaraNya.
Meskipun program ini terdengar sangat menggugah, namun apakah efek domino yang akan terjadi? apakah ketergantungan atau mendistraksi tingkat kesejahteraan? Untuk menjawab pertanyaan itu, tentunya kita harus mengetahui lebih lanjut tentang pentingnya pogram MBG ini. Mari kita breakdown lebih mendalam!
Melansir Unair.ac.id, didapati fakta bahwa terdapat dua hal penting yang cukup mendasar alasan di balik gencarnya program ini.
Pertama, menimbang data resmi dari BPS, didapati fakta bahwa pada tahun 2023 persentase pengeluaran sektor pangan individu setiap tahunnya adalah 45,5%.
Baca Juga: Tata Kelola Risiko Dana Pensiun BRI Kantongi Sertifikasi ISO 31000:2018
Data ini seolah mengungkap temuan penting, bahwa sebagian orang mengalokasi pendapatan mereka untuk makanan.
Kedua, didapati fakta dari BPS juga yang menerangkan bahwa warga Indonesia masih mampu menutupi pengeluaran dengan income yang mereka hasilkan. Meskipun begitu, terdapat satu ironi yang dapat tidak dapat ditepis, bahwa Indonesia menyandang gelar sebagai negara dengan tingkat kelaparan tertinggi ke-2 se-Asia Tenggara.
Hal ini menunjukkan satu narasi penting, bahwa besaran pengeluaran dan pendapatan warga masih belum seimbang dan bahkan kurang.
Menimbang dua paradoks di atas, solusi nasional untuk permasalahan tersebut pada akhirnya mengerucut ke program MBG ini. Dengan penyediaan makanan bergizi gratis ke beberapa klaster, besar harapan Pemerintah untuk bisa mengurangi beban finansial rakyat Indonesia.
Namun satu hal yang pasti, bahwa program MBG ini banyak membuka diskusi besar bangsa, perihal tabir kemiskinan dan kesejahteraan yang masih terus saja berkelindan.
Bukan sekedar omon-omon, dimulainya program makan bergizi gratis per tanggal 6 Januari 2025 ini menjadi harapan besar Pemerintah RI agar program strategis ini bisa menavigasi krisis badai yang bisa menjadi solusi untuk distribusi pangan yang merata. ***