Pramono Anung-Rano Karno Siap Uji Coba Sekolah Swasta Gratis di Jakarta TA 2025/2026 Mendatang
inNalar.com – Program sekolah swasta gratis besutan Pramono Anung-Rano Karno akan dilakukan uji coba Juli 2025 mendatang.
Progam sekolah swasta gratis ini digagas untuk mengatasi masalah pendidikan di Jakarta. Yakni, permasalahan terkait kurangnya kursi di sekolah negeri setiap penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Selain itu, dikotomi antara sekolah negeri dan swasta juga menjadi perhatian Pemprov Jakarta.
Baca Juga: 3 Jurusan Kuliah Terbaik Buat Anak Perempuan, Lulusannya Berpotensi Kerja Bergaji Dollar dan WFH
Ditambah lagi dengan belum meratanya kualitas lembaga pendidikan dan masih ditemukan penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
Rencananya, program ini akan menyasar jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) untuk siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Harapannya dari program ini adalah bisa memperluas jaringan penerimaan siswa dan menampung lebih dari 238.000 siswa.
Namun, program ini tidak akan menambah sekolah baru, melainkan akan bekerja sama dengan sekolah swasta untuk menyerap siswa.
Sebelum diterapkan secara merata, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan melakukan uji coba penerapan program sekolah swasta gratis pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Hal ini disampaikan oleh Sarjoko selaku Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta mengenai piloting atau uji coba yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Pelaksanaan piloting program ini akan melihat beberapa aspek, termasuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Seperti yang disampaikan oleh Sarjoko mengenai penyusunan aturan terkait pelaksanaan program tersebut, termasuk percepatan Ranperda atau Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan.
Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan gratis jenjang SD, SMP, dan SMA swasta.
Tidak hanya bantuan biaya sekolah saja atau Sumbanan Pembinaan Pendidikan (SPP), tetapi bantuan sosial seperti buku dan seragam juga akan diberikan.
DPRD Jakarta kembali mengaskan bahwa program tersebut ditujukan untuk siswa kalangan tidak mampu. Jadi, siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu tidak akan mendapatkannya.
DPRD Jakarta bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bersepakat memasukkan program ini ke dalam APBD dengan anggaran sebesar Rp2.3 triliun.
Regulasi pelaksanaan program ini atau rancangan peraturan daerah (Raperda) diharapkan bisa selesai pada akhir Januari 2025.
Program ini juga mendapatkan dukungan dari Anggota Komisi E DPRD Jakarta Fraksi NasDem, Imammuddin. Menurut Imammudin, program ini bisa memberikan akses pendidikan merata untuk masyarakat.
Baca Juga: Berubah Jadi SPMB 2025, Ini 4 Skema Baru Pengganti PPDB dari Kemendikdasmen
Imammudin berharap agar program ini bisa direalisasikan secara tepat sasaran mengingat pada tujuan dilaksanakannya yang menyasar siswa tidak mampu.
Selain itu, piloting atau uji coba program sekolah swasta gratis Pramono Anung-Rano Karno ini juga diharapkan tidak memberatkan masyarakat atau tidak ada aturan-aturan yang menyulitkan.***