Pembangunan Mangkrak, Pemprov Sumatera Utara Malah Anggarkan Rp 2,7 Triliun, Syamsul Qomar: Tidak Ada Prestasi

InNalar.com – Penuh dengan kontroversi pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinilai banyak yang mangkrak malah membuat anggaran baru.

Gubernur Sumatera Utara dinilai tidak ada perubahan yang signifikan pada masanya, malah anggarkan Rp 2,7 triliun untuk pembangunan jalan.

Pembangunan jalan sepanjang 450 km menjadi prioritas dari Pemprov Sumatera Utara.

 Baca Juga: Wow! Investasinya Rp13,4 Triliun, Jalan Tol di Sumatera Utara Ini Bakal Bikin Kaya Tapi Malah Dijual, Kenapa?

Proyek tersebut dianggarkan hingga Rp 2,7 triliun yang dimulai sejak tahun 2023 dan diprediksi rampung tahun 2023.

Informasi tersebut diperoleh melalui website resmi diskominfo Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Meskipun demikian, dalam masa jabatannya yang berakhir pada 5 September 2023, disebut hampir tidak ada pembangunan yang signifikan.

 Baca Juga: Misterius! Ayah Soeharto Miskin, Tapi Mampu Beri Hadiah Seekor Kambing, Siapakah Dia Sebenarnya?

Bahkan, terdapat pembangunan sekolah yang mangkrak, jalan yang rusak tak dapat tertangani, hingga rumah sakit baru tidak bisa difungsikan.

Dari banyaknya proyek yang mangkrak dan anggaran yang membengkak mengakibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi dan terancam bangkrut.

Dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sumatera Utara, Edy duduk di depan sidang mendengarkan paparan dari proyek gagal.

 Baca Juga: Telan Rp2,7 Triliun, Pemprov Sumatera Utara Bangun 450 km Jalan Provinsi, Selesai 2023, 8 Ruas Dibangun di…

Paparan mengenai proyek-proyek mangkrak tersebut disampaikan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, sebelumnya Edy telah memaparkan LKPJ dalam sidang Paripurna tersebut yang digelar pada 22 Mei 2023.

Dalam sidang tersebut, Syamsul Qomar yang merupakan anggota DPRD Sumatera Utara, mengatakan bahwa tidak ada prestasi yang dapat dibanggakan dari Gubernur.

Syamsul juga melanjutkan bahwa urusan wajib yang menjadi tanggung jawab utama saja masih jauh dari harapan.

Sehingga, membuat Sumatera Utara Bermartabat sebagai visi misi gubernur sangat jauh untuk tercapai.

Pada laporan Pansus DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dikupas dari berbagai proyek mangkrak serta bermasalah pada tahun anggaran di 2022.

Beberapa proyek mangkrak tersebut adalah pembangunan sekolah, rumah sakit yang tak dapat digunakan, wisma atlet, hingga jalan provinsi.

Sekolah yang mangkrak terletak di SMA Negeri 9 Angkola Julu yang ada di Kota Padangsidimpuan dengan anggaran Rp 4,9 miliar.

Tidak hanya itu, proyek sekolah gagal lainnya adalah pembangunan SNJ Kualuh Hulu yang terletak di Labuhanbatu Utara.

Pembangunan rumah sakit mangkrak yang dimaksudkan adalah Rumah Sakit Umum Indrapura yang bermasalah.

Rumah sakit tersebut mangkrak hingga tidak difungsikan setelah pembangunan bahkan saat ini sudah ditumbuhi oleh semak belukar.

Pengadaan aset untuk RSU tersebut telah menelan anggaran besar hingga Rp 18 miliar, namun aset tersebut sudah rusak hingga ada yang hilang.

Tidak hanya itu, terdapat pembangunan jalan Provinsi dengan Angga tahun jamak Rp 2,7 triliun yang dimulai sangat lambat dalam pengerjaannya.

Pembangunan yang dimulai sejak tahun 2022 ini dengan target selesai tahun 2023, tetapi hingga saat ini banyak jalan provinsi yang belum ditangani.

Pembangunan jalan provinsi di Sumatera Utara dilakukan pada 8 ruas jalan.

Selain itu, ternyata pembangunan dengan anggaran Rp 2,7 triliun tersebut dibangun jembatan dan drainase.

Jembatan yang dibangun sepanjang 389,2 meter dengan drainase sepanjang 71.000 meter merupakan proyek yang masuk dalam anggaran tersebut.

Pembangunan jalan provinsi tersebut progresnya sudah mencapai hingga 4p persen, hal tersebut disampaikan Edy sama sidang Paripurna bersama DPRD Sumatera Utara.

Pembangunan tersebut telah menyerap anggaran Rp 1,12 triliun, akan tetapi pemprov Sumut baru membayarkan Rp 119 miliar kepada pihak kontraktor.

Dalam pembangunan jalan Provinsi tersebut, pihak kontraktor yang menangani pembangunan itu adalah dari PT Waskita Karya.

Proyek pembangunan jalan sepanjang 450 km, menurut Edy mengurangi jumlah jalan yang rusak berat hingga 580 kilometer.

Jumlah tersebut merupakan bagian dari total jalan provinsi dengan panjang 3.005 kilometer.***

 

Rekomendasi