Lenyapkan Dana Hingga Rp3,36 Triliun, Proyek Bendungan di Bogor Ini Gusur 5.697 KK di 2 Kecamatan
inNalar.com – Dalam rangka meningkatkan infrastruktur di bidang pengairan, pemerintah Kabupaten Bogor membangun sebuah bendungan baru.
Pembangunan bendungan baru di Kabupaten Bogor dimulai pada bulan September 2023 lalu.
Bendungan baru di Kabupaten Bogor dikenal dengan sebutan Bendungan Cibeet.
Baca Juga: Ramai Ponpes di Tahun 1980, Kini Daerah di Ponorogo Ini Justru Dijuluki Kampung Mati, Mengapa?
Secara administratif, proyek bendungan Cibeet ini berlokasi di Kp. Cipicung, Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor.
Baru saja dimulai pada bulan September 2023 lalu, proyek bendungan ini ditargetkan rampung pada tahun 2028 mendatang.
Dilansir inNalar.com dari media PUPR, kini pembangunan bendungan Cibeet dalam tahap pengadaan lahan.
Baca Juga: Dirajai Sulawesi Selatan! Inilah 3 Provinsi yang Memiliki Populasi Kuda Terbanyak di Indonesia
Sementara itu, tahap pembangunan konstruksi bendungan ini diharapkan dapat berlangsung pada tahun 2024.
Pembangunan proyek ini dibagi menjadi 3 paket yakni paket pertama dipercayakan kepada Nindya-Adhi-Bahagis, KSO.
Sementara paket kedua dipercayakan kepada PP-Marfri-DMT, KSO dan paket ketiga dipercayakan kepada Waskita-BK-BBP-KPR, KSO.
Dengan beroperasinya bendungan Cibeet nantinya diharapkan dapat mereduksi banjir di hilir Citarum sebesar 59,33 persen.
Selain itu, nantinya bendungan ini juga difungsikan untuk mengairi irigasi seluas 561 hektar dan menyuplai air baku sebesar 0,71 m3/detik, serta PLTA sebesar 2×0.5 MW.
Pengerjaan bendungan ini dibagi menjadi 3 paket dengan total nilai kontrak mencapai Rp 3,36 triliun.
Pembangunan bendungan ini pun juga menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar.
Adapun dua kecamatan yang harus terdampak akibat pembangunan bendungan Cibeet ini yakni Tanjungsari dan Cariu.
Di 2 kecamatan tersebut terdapat 5.697 kk yang harus tergusur dan di relokasi akibat pembangunan bendungan ini.
Hal ini membuat pemerintah setempat tentunya harus melakukan persiapan berbagai opsi penanganan relokasi warga baik secara mandiri maupun kolektif.***
Rekomendasi
