

inNalar.com – Proyek Multiyears dengan nominal Rp 2,7 Triliun merupakan rancangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Proyek tersebut merupakan pembangunan jalan serta jembatan dan ditargetkan rampung 2023.
Pada Bulan April lalu, mahasiswa meminta agar DPRD menolak APBD dari Pemprov Sumatera Utara.
Anggaran senilai Rp 2,7 triliun dianggap tidak jelas dan tidak pasti untuk apa dianggarkan.
Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @el_adrian_shah terlihat puluhan mahasiswa turun ke jalan dengan membawa spanduk.
Demo yang dilakukan pada 27 Juni di Kota Medan, spanduk-spanduk yang meminta agar proyek multiyears diusut tuntas.
APBD yang dianggarkan Rp 2,7 triliun merupakan uang rakyat. Mahasiswa minta agar tolak LPJ dari Edy Rahmayadi.
Demo berlangsung di depan kantor DPRD Kota Medan, karena proyek tersebut dianggap cacat bahkan dinilai mangkrak.
Selain itu, para demonstran meminta agar penegak hukum, yaitu KPK RI untuk datang ke Sumatera Utara.
KPK diminta untuk memeriksa seluruh pejabat yang terkait dalam proyek pembangunan jalan dan jembatan.
Demonstran meminta agar suara dan seruan mereka bisa didengar terkhususnya kepada ketua DPRD.
Proyek multiyears Sumatera Utara digunakan untuk pembangunan jalan sepanjang 450 km.
Jalan dan jembatan yang dibangun ditujukan untuk mempersiapkan pelaksanaan dari pekan Olahraga Nasional Aceh-Sumut 2024.
Proyek jalan dan jembatan tersebut berjalan lambat bahkan terancam gagal.
Hingga bulan September yang lalu Anggota Komisi D DPRD Sumut yaitu Victor Silaen mengatakan bahwa proyek multiyears Rp 2,7 triliun tersebut tidak jelas.
Hal itu dikarenakan proyek yang harusnya rampung pada akhir tahun 2023, hingga per Agustus saja masih pembangunan sebesar 56,89 persen.
Selain itu, angka tersebut dianggap rancu karena tidak ada indikator penyelesaian dari proyek pembangunan jalan dan jembatan.
Maka dalam jangka waktu 3 bukan lagi hingga akhir 2023, pembangunan tersebut diragukan dapat selesai tepat waktu. ***
Dapatkan promo spesial sebelum Anda pergi