Serap 12.123 Tenaga Kerja Konstruksi, Proyek Pembangunan IKN Libatkan Pekerja dari Dalam dan Luar Kalimantan

inNalar.com – Kementerian PUPR melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN mengungkapkan bahwa proyek pembangunan IKN saat ini telah menyerap 12.123 tenaga kerja konstruksi hingga Oktober 2023.

Untuk komposisi dari para pekerja tersebut terdiri dari 2,765 tenaga kerja dari Pulau Kalimantan.

Kemudian terdapat 9.345 tenaga kerja dari luar Pulau Kalimantan.

Baca Juga: Siap Terangi 8,750 Rumah di Maluku, Bendungan dengan Konstruksi Super Ini Dibangun di Atas Lahan 422,08 Hektar

Adapun jumlah tenaga kerja konstruksi pembangunan di IKN ini sebagian besar diisi oleh proyek Cipta Karya.

Tepatnya dengan jumlah tenaga kerja mencapai 5.276 orang atau sekitar 46,3 persen.

Tidak hanya itu, pembangunan IKN juga melibatkan proyek Bina Marga.

Baca Juga: Diduga Gagal Konstruksi, Bendungan Baru di Sultra Ini Ambruk: Kualitas Kerja Pembangun Proyek Dipertanyakan

Untuk jumlah tenaga kerjanya sendiri mencapai 5.040 orang atau setara dengan 42,9 persen.

Sedangkan proyek sumber daya air melibatkan sebanyak 656 tenaga kerja atau sekitar 5,7 persen.

Setidaknya sebanyak 10 proyek di IKN yang akan dilakukan groundbreaking pada awal November 2023.

Baca Juga: Anggarannya Capai Rp2,2 Triliun, Program PKT Milik Kementrian PUPR Mampu Serap 51.881 Tenaga Kerja

Seluruh proyek tersebut menggunakan dana baik dari APBN maupun swasta.

Tentu saja pembangunannya juga akan melibatkan tenaga kerja kembali dengan jumlah yang bisa saja bertambah nantinya.

Adapun 10 proyek tersebut berupa rumah sakit, kantor pemerintahan, hingga mall yang telah terintegrasi dengan hotel dan apartemen.

Selain itu, terdapat pula sekolah negeri, sekolah internasional, bandara VVIP, hingga pulau suaka orangutan.

Kemudian terakhir berupa proyek pembangunan perumahan dengan 337 tenaga kerja atau sebanyak 5 persen.

Pemindahan Ibu Kota Negara ini sendiri sebenarnya ditujukan sebagai salah satu strategi untuk membantu merealisasikan target ekonomi tanah air di 2045 mendatang.

Yakni memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih inklusif dan merata lewat akselerasi pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Tidak heran jika IKN memiliki fungsi sentral serta dijadikan sebagai simbol sebuah negara dalam menunjukkan jati diri Indonesia sebenarnya.

Pemerintah sendiri merencanakan untuk melakukan pemindahan secara bertahap ke IKN. Tepatnya mulai tahun 2024 nanti.***

 

Rekomendasi