

inNalar.com – Majelis Umum PBB telah melaksanakan Sesi Khusus Darurat ke-10 untuk menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza.
Tepatnya pada Jumat, 27 Oktober 2022 lalu. PBB juga menuntut akses bantuan ke Gaza yang telah dikepung oleh Israel.
Terlebih sebanyak 120 suara telah diperoleh dari negara-negara Arab termasuk China.
Sedangkan 45 suara menyatakan abstain serta 14 negara termasuk Amerika Serikat tidak menyetujuinya.
Melansir dari Antara, PM Benjamin Netanyahu mengungkapkan dalam sebuah konferensi pers bahwa genjatan senjata adalah tanda menyerah kepada Hamas.
Dalam hal ini Israel tidak akan pernah melakukannya.
Netanyahu menuturkan bahwa negara-negara lain harus memberikan bantuan agar bisa membebaskan lebih dari 230 sandera yang telah Hamas culik pada serangan 7 Oktober 2023 lalu.
Tidak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa Israel akan terus berjuang sampai pertempuran ini menang.
Ia juga melakukan klaim bahwa pasukan Israel tengah berusaha untuk mencegah korban sipil di Gaza.
Hanya saja, sesuai dengan data dari Kemenkes Palestina bahwa setidaknya 8.306 jiwa warga Gaza telah terbunuh akibat serangan Israel.
Termasuk 2.136 wanita, 3,457 anak-anak, serta 21.000 lainnya luka-luka.
Sementara itu, warga Israel yang tewas hanya sekitar 1.500 orang saja.
Wang Wenbin selaku Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China menanggapi pernyataan yang dibuat oleh Netanyahu yang menolak PBB untuk melakukan gencatan senjata.
Ia mengatakan bahwa semua negara memiliki hak untuk membela diri.
Akan tetapi, hak tersebut juga harus dilaksanakan sesuai ketaatan pada hukum internasional.
Khususnya perlindungan keselamatan bagi warga sipil.
Juru bicara China mengungkapkan bahwa semua kehidupan sangat berharga.
Ia juga menjelaskan bahwa kehidupan warga Palestina perlu dilindungi sama seperti kehidupan orang-orang di negara lain.
Untuk prioritasnya yang sangat mendesak saat ini adalah melaksanakan resolusi Majelis Umum PBB.
Yakni menghentikan pertempuran, mencegah bencana kemanusiaan dan situasi yang lebih buruk lagi.
Menurutnya, China sendiri akan terus mengupayakan penyelesaian masalah Palestina secara adil dalam jangka panjang.***