‘Cerai’ dari PDIP, Gibran Dikuningkan Partai Golkar, Pengamat Politik: Dinasti Politik Kini Lebih Prosedural
inNalar.com – Gibran Rakabuming Raka dikabarkan tidak lagi menjadi anggota PDIP dan bakal menjadi bagian dari Partai Golkar usai maju sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo.
Informasi kepindahan Gibran Rakabuming Raka ke Partai Golkar dibocorkan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto yang mengungkap bahwa cawapres pendamping Prabowo ini telah mengajukan surat pengunduran diri yang membuatnya tidak lagi tercatat sebagai anggota PDIP.
Berbeda dari pihak PDIP, pihak Partai Golkar belum mengungkap dan menginformasi secara jelas mengenai perubahan keanggotaan Gibran Rakabuming Raka, cawapres pendamping Prabowo, yang dikabarkan telah beralih ke jalur ‘kuning’ tersebut.
Majunya putra sulung Presiden Jokowi dalam kontestasi Pemilu 2024 ini banyak menjadi perbincangan publik lantaran disebut menjadi bagian dari fenomena dinasti politik.
Selain itu, Gibran Rakabuming Raka juga semakin menjadi sorotan publik usai adanya putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai membuat karir politik dirinya semakin mulus.
Melansir dari laman Mahkamah Konstitusi RI, capres dan cawapres yang telah memiliki rekam jejak terpilih melalui Pemilu berhak mencalonkan dirinya dalam kontestasi pimpinan nasional, meski usianya di bawah 40 tahun.
Banyak pihak menyoroti keikutsertaan Gibran dalam persaingan kekuasaan nasional ini merupakan bagian dari fenomena pewarisan tahta politik.
Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan dinasti politik?
Dinasti Politik digambarkan sebagai proses regenerasi kekuasaan dengan mengandalkan keturunan dan hubungan darah yang dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan kepentingan suatu golongan tertentu.
Baca Juga: Cuti 1 Bulan untuk Pengobatan, Ternyata Ini Alasan Luhut Binsar Pandjaitan Berobat ke Singapura
Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana mengungkap bahwa tren politik kekerabatan sebenarnya telah menjadi fenomena klasik di Indonesia.
Namun yang menjadi semakin berbeda di masa sekarang adalah pewarisan tahta tidak lagi ditunjuk langsung, melainkan masuk melalui partai politik secara prosedural.
Menariknya lagi, kini dinasti politik semakin terkaburkan ketika salah satu anggota keluarganya terpisah kongsi satu sama lain, yakni masuk di partai yang berbeda-beda.
Banyak pihak meragukan kualitas dinamika pemerintahan Indonesia yang nampak masih terkoneksi dengan politik dinasti, lain halnya bagi Wa Ode Nurhayati, Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Tenggara.
Menurutnya, dinasti politik merupakan hal yang wajar selama yang menjadi fokus perhatiannya ada pada penilaian dari kualitas kadernya.
Meski kader berasal dari satu keluarga yang sama, selama sosoknya mampu menunjukkan kepada publik mengenai kapabilitas dan kredibilitas yang mumpuni maka hal tersebut tidak menjadi masalah.***
Rekomendasi
