Kiprah Orang Palembang (Part 3): ‘Wong Kito Galo’ Selalu Beruntung
InNalar.com – (Artikel ini ditulis oleh Jannes Eudes Wawa, wartawan senior) Era reformasi telah berlangsung 25 tahun.
Sudah empat presiden yang memimpin pemerintahan yang lahir melalui lima kali pemilihan umum yang demokratis.
Yang menarik adalah hampir semua kabinet yang terbentuk selalu ada orang Palembang. Mereka selalu menunjukkan kemampuan bekerja yang optimal.
Baca Juga: Resmi dari Taspen! Segini Besaran Rupiah Gaji Pensiunan PNS yang Langsung Ditransfer Tanpa Syarat
Saat pemerintahan Presiden Megawati pada 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004, terpilih Hatta Rajasa menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Lelaki kelahiran tahun 1953 ini merupakan putra asli Palembang.
Taufiq Kiemas
Dalam pemerintahan ini ada pula suami Megawati yakni Taufiq Kiemas yang juga putra asli Wong Kito Galo.
Lelaki kelahiran Muara Enim, Sumatera Selatan ini memiliki peran yang besar dalam pemerintahan tersebut.
Taufiq di mata para koleganya merupakan sosok politisi yang jujur, sederhana dan mampu membangun relasi yang baik dengan semua kalangan.
Dia juga memiliki kepedulian yang tinggi dan kemampuan merangkul sesama yang luar biasa, termasuk generasi muda tanpa membedakan aliran politik.
Taufiq selalu membawa diri dengan sangat baik sehingga mampu menjadi jembatan yang strategis dalam menghubungkan pemerintah dengan pelbagai pihak di tingkat nasional.
Itu sebabnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla melukiskan Taufiq Kiemas sebagai negarawan yang berpikir kebangsaan tanpa memberi sekat di antara anak bangsa.
Bahkan, dalam banyak kesempatan Taufiq menginginkan semua golongan, termasuk partai politik bersatu. Dia memiliki kepedulian yang besar kepada regenerasi kepemimpinan bangsa yang kuat.
Hatta Rajasa
Ketika pemerintahan beralih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama tahun 2004-2009, Hatta Rajasa masuk kabinet lagi.
Kali ini dia menjabat sebagai Menteri Perhubungan selama 2004-2007. Setelah itu menjadi Menteri Sekretaris Negara pada 2007-2009.
Saat Presiden SBY memimpin periode kedua, yakni tahun 2009-2014, Hatta menjadi Menteri Koordinator bidang Perekenomian.
Hatta merupakan sosok yang sederhana, tetap rendah hati, luwes dalam bergaul dan selalu memiliki visi yang kuat untuk memajukan Indonesia.
Dalam banyak kesempatan, Hatta mengungkapkan bahwa almarhumah ibunya selalu berpesan, “Nak, jika kamu berhasil, maka keberhasilan itu bukan karena engkau pandai. Tetapi karena adanya kebaikan orang lain yang membuka jalan untukmu”.
Sang ibu juga selalu mengatakan keberhasilannya juga karena banyaknya orang yang mendoakannya.
Puncak karir politik Hatta adalah menjadi calon wakil presiden dari calon presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden tahun 2014.
Dalam pemerintahan SBY juga ada sosok Marzuki Alie yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tahun 2009-2014.
Lelaki kelahiran Palembang tahun 1955 ini juga pernah menjadi Sekretaris pemenangan tim SBY-Boediono dalam pemilihan presiden tahun 2009.
Sementara itu, Taufiq Kiemas menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selama tahun 2019 hingga ajalnya pada tahun 2013.
Puan, Budi dan Tito
Masuk ke pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019, terpilih Puan Maharani menjadi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Putri tunggal pasangan Taufiq Kiemas dan Megawati Soekarnoputri ini selama menjabat posisi tersebut disebut-sebut sukses meningkatkan indeks pertumbuhan manusia (IPM) di samping kemiskinan yang lebih rendah.
Kemudian tahun 2016, Presiden Joko Widodo memilih Budi Karya Sumadi menjadi Menteri Perhubungan menggantikan Ignasiun Jonan.
Baca Juga
Budi adalah putra kelahiran Palembang dan sejak masa kecil hingga remaja hidup di ibukota Provinsi Sumatera Selatan tersebut.
Sosok Budi yang pekerja keras dan professional bertangan dingin dalam memimpin Perusahaan. Kiprahnya mulai mentereng sejak memimpin Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta, yakni PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo.
Dia berhasil mewujudkan proyek-poyek Joko Widodo saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Maka, saat Joko Widodo terpilih menjadi Presiden RI pada pemilu tahun 2014, banyak pihak meyakini Budi Karya Sumadi bakal masuk kabinet.
Ternyata tidak. Alumnus SMA Xaverius I Palembang ini malah ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Angkasa Pura II (2015-2016). Setelah itu, baru dia dipercayakan menjadi Menteri Perhubungan.
Sosok lain adalah Tito Karnavian. Lelaki kelahiran Palembang pada 26 Oktober 1964 ini tergolong cerdas sejak kecil.
Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ditempuh di Sekolah Xaverius Palembang, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas pada SMA 2 Palembang.
Saat di kelas 3 SMA, Tito mengikuti ujian perintis: seleksi masuk perguruan tinggi.
Dia mengikuti tes pada Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri), Kedokteran Universitas Sriwijaya, Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada dan Sekolah Tinggi Akutansi Negara. Semuanya lulus, tetapi Tito memilih masuk Akabari Kepolisian.
Selama menjadi polisi, Tito juga terkenal sebagai sosok cerdas, pemberani, dan tegas.
Saat berpangkat AKBP, telah memimpin tim Densun 88 yang berhasil melumpuhkan teroris Dr Azahari di Batu, Jawa Timur pada 9 November 2005. Pangkatnya pun naik satu tingkat dan mendapatkan penghargaan dari Kapolri (saat itu) Jendral (Pol) Sutanto.
Tito juga pernah memimpin sebuah tim khusus kepolisian yang berhasil membongkar jaringan teroris pimpinan Nurdin M Top.
Atas prestasi itu, pangkatnya pun dinaikkan lagi menjadi Brigadir Jenderal, kemudian diangkat menjadi Kepala Densus 88 Anti Teror Polri.
Setelah itu, karirnya terus menanjak. Menjadi Kapolda Papua, lalu Kapolda Metro Jaya, dan pada 14 Maret 2016 menjadi Kepala Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT).
Selang empat bulan berikutnya, yakni 13 Juli 2016 menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia hingga 22 Oktober 2019.
Budi Karya Sumadi dan Tito Karnavian kemudian mendapatkan kepercayaan lagi dari Presiden Joko Widodo pada periode 2019-2024. Budi tetap menjadi Menteri Perhubungan, sementara Tito menjadi Menteri Dalam Negeri.
Sempat pula Edhy Prabowo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Akan tetapi, pria kelahiran Muara Enim tahun 1972 tersebut hanya menjabat hingga 25 November 2020, sebab menjadi tersangka dalam kasus ekspor benur yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di luar kabinet
Di luar itu, masih ada sejumlah sosok penting asal Palembang yang mendapatkan kepercayaan menduduki jabatan penting lainnya.
Mereka adalah Kgs Ahmad Badaruddin sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kemudian Puan Maharani yang menjadi Ketua DPR RI.
Ada pula Prof Amzulian yang menjadi Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Pria kelahiran Musi Rawas, Sumatera Selatan tahun 1964 tersebut merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
Agung Sampurna menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lelaki kelahiran Madiun, Jawa Timur tahun 1971 ini menamatkan sekolah dasar hingga SMA di Palembang. Dia juga alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang.
Sosok lain adalah Firli Bahuri yang kini menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Beginilah kiprah orang Palembang dalam kancah politik dan pembangunan nasional. Kemampuan sumber daya manusia yang dipunyai selalu berlimpah. Mereka merintis karir dari bawah. Melatih dan menyiapkan diri menjadi pemimpin sejak muda remaja melalui berbagai ajang pembinaan.
Maka, ketika masyarakat dan negara membutuhkan keterlibatannya, mereka sudah siap menerima tanggung jawab untuk melakukan yang terbaik bagi kemajuan bangsanya: bangsa Indonesia.***
Rekomendasi