

inNalar.com – Kementerian PANRB terus menggenjot program prioritas pemindahan ASN beserta TNI/Polri ke IKN tahap pertama secara bertahap.
Upaya Kementerian PANRB dalam mempersiapkan kepindahan ASN, TNI, dan Polri ini diatur dalam skema teratur yang disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Dalam rapat kerja yang digelar pada 24 Februari 2023 ini utamanya membahas tentang skema pemindahan ASN dan TNI/Polri ke IKN Kalimantan Timur.
Baca Juga: Banjir Tunjangan, Insentif ASN Pindah ke IKN Gelombang Pertama Bakal Menggiurkan, Apa Saja yang Dibiayai Pemerintah?
Pengaturan skema pemindahan PNS ke ibukota negara yang baru nampak cukup detail dijelaskan oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.
Pemindahan pegawai nantinya akan dimulai pada Bulan Maret, Juli, dan Agustus di tahun 2024.
Selain itu, ada juga pengaturan komposisi mulai dari jabatan ASN mana saja yang diprioritaskan untuk pindah ke IKN.
Baca Juga: Diguyur Cuan Rp33 Juta Tiap Bulan, Segini Tunjangan Kinerja PNS di Kementerian Dalam Negeri
Selain itu, rasio jenis kelamin hingga batasan usia setiap jabatannya yang pindah juga diperhatikan secara saksama oleh kementerian yang satu ini.
Apabila dihitung secara kuantitas, target pemindahan ASN dan TNI/Polri ke IKN bakal berjumlah 16.990.
Rasio PNS pria bakal diporsikan hingga 54 persen, sisanya wanita. Sementara jika dilihat dari kualifikasi pendidikan akan diketahui porsinya sebagai berikut.
ASN lulusan S1 akan mengisi mayoritas komposisi pegawai pemerintahan di IKN, yakni sebesar 51,3 persen.
Sementara PNS lulusan S2 hanya sekitar 26,7 persen, sedangkan diploma III juga mengisi kuotanya sebanyak 14,8 persen.
Jika menilik pada porsi usia ASN sendiri diketahui mayoritas PNS yang bakal pindah di tahap pertama, sebanyak 34,5 persen berasal dari kelompok umur 30 – 39 tahun.
Adapun untuk PNS usia 40 – 49 tahun hanya ada sekitar 28,8 persen, sedangkan usia 50 – 60 tahun ke atas punya kuota 19,8 persen.
Tentu saja pemindahan ASN ke IKN di Kalimantan Timur ini bakal didukung oleh fasilitas rumah tapak maupun apartemen dengan bantuan insentif pindahan.
Tidak tanggung-tanggung pembiayaan pindah meliputi istri dan dua anaknya, serta satu orang pembantu rumah tangga.
Diketahui kini pemerintah melalui Kementerian PUPR tengah mengebut pengerjaan pembangunan 47 tower layaknya kota vertikal.
Bakal ada sederetan tunjangan yang menanti para ASN yang bersedia pindah di tahap pertama ke IKN.
Upaya pemindahan ini, menurut Presiden Jokowi, bisa menjadi salah satu cara untuk menghilangkan sikap Jawa Sentris hingga pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.***
Dapatkan promo spesial sebelum Anda pergi