

inNalar.com – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengabarkan bahwa Indonesia kembali terpilih menjadi Anggota Dewan HAM PBB wakil Asia Pasifik.
Lebih lanjut, Indonesia berhasil meraih suara tertinggi dalam prosesi Pemungutan Suara Anggota Dewan HAM PBB, yakni mencapai 186 dari total 192 suara.
Perolehan suara yang diraih Indonesia dalam Pemilihan Anggota Dewan HAM PBB ini menjadi bukti kepercayaan dunia pada negeri kita dalam memperjuangkan isu-isu strategis tertentu.
Melalui Instagram pribadinya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengabarkan kabar baik ini usai pemungutan suara di kantor pusat PBB telah dilaksanakan pada 11.30 waktu New York.
Kabar membanggakan ini cukup penting, karena konflik perebutan tanah di negeri cikal bakal tiga agama sedang menjadi sorotan penuh masyarakat di seluruh dunia.
Adapun perebutan tanah yang dimaksud adalah konflik Israel dan Hamas atas tanah Palestina yang hingga kini masih saja menjadi sengketa.
Genosida yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama, setidaknya sejak 7 Oktober di Gaza ini tentu menjadi PR besar bagi negeri kita untuk memaksimalkan peran strategis ini.
Namun, apakah dengan terpilihnya Indonesia dalam keanggotaan Dewan PBB yang satu ini Indonesia cukup memiliki peran signifikan untuk mengakhiri pelanggaran HAM Militer Isral di Palestina?
Baca Juga: Incaran Lulusan Keperawatan, Intip Tukin ASN Perawat di Kemenkumham, Per Bulan Hampir Rp10 Juta?
Seakan berada di momentum yang pas, tentu hal ini menjadi pertanyaan banyak pihak.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta dari fraksi PKS ini pun mendorong agar Indonesia mampu memaksimalkan posisi strategis ini guna mengakhiri genosida Israek di Gaza, Palestina.
Begitu pula dengan Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Brawijaya bernama Arief Setiawan dengan pendapat logisnya namun optimis.
Menurutnya, salah satu sebab Indonesia tidak bisa menggaungkan secara langsung penghentian konflik Israel – Palestina adalah karena tidak adanya hubungan diplomatik dengan pihak zionis.
Namun dengan terpilihnya negeri kita menjadi anggota dewan HAM PBB menjadi cara strategis untuk mengangkat setinggi-tingginya isu pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan zionis di Gaza.
Selain itu, menurutnya, dengan posisi ini pun Indonesia bisa mendorong anggota Dewan HAM dari negara lainnya untuk melakukan embargo di bidang ekonomi dengan Israel.
Melansir dari laman DPR, Anggota BKSAP Dyah Roro Esti mengungkap pula bahwa isu Palestina sendiri menjadi agenda utama diplomasi yang dicanangkan dalam ruang lingkup Dewan Perwakilan Rakyat.
Dengan demikian, support system dan keterpaduan Indonesia baik dalam negeri hingga tingkat global diharapkan bisa menjadi sumbangsih aktif dalam mengupayakan penghentian genosida Israel di Palestina.***
Dapatkan promo spesial sebelum Anda pergi