Jokowi Ungkap Adanya Dugaan Kuat TPPO Dibalik Pengungsi Rohingya yang Terus Datang ke Aceh
inNalar.com – Dalam beberapa minggu terakhir ini, berita tentang pengungsi Rohingya yang kembali masuk ke Aceh menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.
Pasalnya, mulai dari pertengahan November hingga minggu awal Desember 2023 jumlah pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh sudah mencapai kurang lebih 1.478 orang.
Pengungsi Rohingya yang awalnya hanya datang dalam satu perahu ini terus bertambah seiring berjalannya waktu hingga menyentuh angka hampir 1.500 orang.
Menanggapi eksodus salah satu kelompok minoritas muslim yang terus datang ke wilayah Indonesia, pada 8 Desember 2023 kemarin, Presiden Indonesia ke-7 mengeluarkan siaran pers melalui akun Youtube Sekretariat Presiden.
Dalam siaran pers yang berlangsung selama kurang lebih 3 menit itu, Presiden Jokowi menyampaikan jika terdapat dugaan kuat telah terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait dengan semakin bertambahnya pengungsi Rohingya di Aceh.
“Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini,” ucapnya dalam siaran pers tersebut.
Baca Juga: Naik Rp200 Ribu! Gaji PNS Sarjana Tahun 2024 Bisa Sampai Rp4,5 Juta Per Bulan, Tapi Lama Kerjanya…
Selain itu, pemimpin negara Indonesia ini juga menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku TPPO yang terkait dengan membludaknya eksodus kelompok minoritas muslim ini.
Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah juga akan memberikan bantuan sementara dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lokal serta terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah pengungsi Rohingya ini.
Selain pemimpin negara Indonesia, wakil pemimpin RI, yakni Wapres K.H. Ma’ruf Amin juga buka suara tentang kedatangan eksodus kelompok minoritas muslim dari Myanmar ini.
K.H. Ma’ruf Amin mengingatkan kepada masyarakat Indonesia bahwa masalah pengungsi yang datang ke provinsi paling ujung barat di Indonesia ini adalah masalah kemanusiaan yang harus diatasi bersama.
Dalam penyataannya tersebut, dia juga mengatakan bahwa Wapres RI ini akan melakukan rapat bersama Menkopolhukan, Mahfud MD, terkait dengan masalah ini.
K.H. Ma’ruf Amin menyarankan untuk menggunakan Pulau Galang di Batam sebagai tempat pengungsian etnis Rohingya.
Akan tetapi, usulan tersebut ditepis oleh Mahfud MD lantaran Indonesia tidak menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi sehingga tidak membantu pengungsi atau UNHCR.
Oleh karena itu, bantuan-bantuan yang diberikan oleh negara dan masyarakat selama ini adalah berdasarkan kemanusiaan.
Sejak kedatangannya pada pertengahan November 2023 lalu, pengungsi Rohingya menerima penolakan dari sebagian warga masyarakat.
Penolakan ini tidak hanya terjadi di satu wilayah saja, namun, di beberapa wilayah yang didatangi oleh eksodus etnis muslim dari Myanmar ini, seperi Aceh, Riau, dan juga Medan. ***
Rekomendasi
