

inNalar.com – Pemerintah hingga kini masih terus menggenjot proyek pengelolaan sumber daya air, seperti bendungan, waduk, dan SPAM.
Salah satu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang tengah dikerjakan oleh pemerintah saat ini adalah SPAM Jatiluhur 1 yang berada di Jawa Barat.
Pembangunan daripada sistem penyediaan air minum ini sudah dimulai sejak tahun 2022 lalu.
Proyek ini merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi lingkungan (environmental improvement) di ibu kota Indonesia.
Adapun sistem penyediaan air minum yang terhubung dengan bendungan terbesar di Indonesia saat ini didesain untuk dapat menyediakan pasokan air minum sebesar 4.750 liter per detik.
Nantinya, pasokan air tersebut akan ditujukan ke beberapa daaerah berbeda, yakni DKI Jakarta sebesar 4.000 liter/detik, Kota Bekasi sebesar 300 liter/detik, Kabupaten Karawang sebesar 350 liter/detik, dan Kabupaten Bekasi sebesar 100 liter/detik.
Dari seluruh lokasi tersebut, SPAM Jatiluhur I ini akan mampu mendistribusikan air minum ke 380.000 sambungan rumah (SR), dikutip dari laman PUPR.
Artinya, jumlah orang yang akan menikmati air dari fasilitas ini diperkirakan berjumlah 1,9 juta jiwa.
Sebagai informasi, sistem penyediaan air minum ini merupakan salah proyek strategis negara (PSN) yang pembangunannya terus digenjot oleh pemerintah.
Selain guna menyediakan air minum, proyek ini bahkan diharapkan dapat mengatasi penurunan permukaan tanah di Jakarta yang terus terjadi setiap tahunnya.
Hal di atas dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan air tanah yang kemudian dapat membuat penurunan permukaan tanah berkurang atau malah berhenti.
Dalam pembangunannya, SPAM Jatiluhur I ini dilakukan oleh kontraktor PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk – PT Tirta Gemah Ripah (KSO).
Baca Juga: Pemilu 2024 Libatkan 204 Juta Pemilih di 38 Provinsi, Jokowi Tegas Imbau KPU Harus Jujur dan Adil!
Per Agustus 2023 lalu, SPAM Jatiluhur I ini sudah mencapai 47,7%.
Menariknya, meski termasuk proyek strategis nasional, namun, pembangunan dari proyek ini tidaklah memakai APBN.
Sistem penyediaan air minum ini dibangun dengan menggunakan skema KPBU atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
Oleh karena itu, biaya dari proyek ini datang dari investasi para investor yang terkumpul hingga menyentuh angka Rp1,7 triliun.
Adapun proyek ini diperkirakan akan selesai pada tahun 2024 mendatang, lebih tepatnya pada Oktober 2024 yang akan datang.
Dengan nilai investasi sebegitu besar, konsorsium yang terbentuk dari tiga perusahaan di atas memiliki masa konsesi selama 30 tahun.***