Sebentar Lagi, Sulawesi Selatan Punya Bendungan Raksasa Rp4,15 Triliun: Luasnya, Bisa Tenggelamkan Satu Desa
inNalar.com – Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebentar lagi memiliki bendungan raksasa senilai Rp4,15 triliun, Senin (28/7/2025).
Luas genangan bendungan raksasa ini mencapai 1.220 hektare atau sekitar 12,2 km² dengan daya tampung masif hingga 223,6 juta meter kubik.
Bandingkan dengan rata-rata desa/kelurahan di Sulsel yang hanya sebesar 15,82 km² (perkiraan kasar data BPS), artinya satu genangan bisa ‘menenggelamkan’ satu desa.
Baca Juga: 5 Kepala Daerah Terkaya di Jawa Barat, Harta Fantastis Tembus Rp400 Miliar Tanpa Utang
Mega proyek tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) prioritas pemerintahan Presiden Prabowo periode 2024-2029.
Tak heran jika pembangunannya dikebut. Menteri PUPR Dody Hanggodo mengatakan bahwa bendungan raksasa Rp 4,15 triliun di Sulawesi Selatan ini sudah mencapai 13,9 persen per Juli 2025.
Lebih lanjut, bendungan bertipe Concrete Face Rockfill Dam (CFRD) ini nantinya diharapkan bisa mengairi daerah irigasi pertanian seluas 26.773 hektar.
Selain itu, dengan daya tampung 174,5 juta meter kubik, bendungan ini dirancang bisa mengendalikan banjir sungai dari debit 1.800,46 m3 per detik menjadi 686 m3 per detik.
Adapun nama proyek yang dimaksud adalah Bendungan Jenelata yang berada di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Melalui pernyataan resmi, Menteri PUPR Dody Hanggodo menjelaskan, Bendungan Jenelata ditargetkan rampung pada tahun 2028 dengan perkiraan anggaran mencapai Rp4,15 triliun.
Ia menyatakan bahwa pembangunan fisik bendungan telah sepenuhnya selesai, dan pihak pengembang tengah menggarap jaringan irigasi teknis.
“Hal ini sangat penting untuk mendukung produktivitas pertanian dan meningkatkan jumlah masa panen,” kata Dody, Minggu (27/7/2025) dikutip inNalar.com
Sebelumnya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) bertanggung jawab atas pembangunan fisik bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa.
Pengerjaanya pun melibatkan 50 persen tenaga kerja masyarakat lokal, sehingga ini bisa meningkatkan kapabilitas sumber daya sekitar.
“Proyek tersebut juga turut meningkatkan keterlibatan UMKM terutama dalam mendukung rantai pasok logistik, konsumsi, hingga transportasi pendukung konstruksi,” kata Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito (BW) dalam keterangannya di Jakarta.
Bendungan Jenelata memiliki fungsi utama mengendalikan banjir tahunan akibat luapan dari Sungai Jenelata yang seringkali menyasar wilayah Gowa dan Makassar.
Baca Juga: Harta Rp150 Juta, Paris Yasir Resmi Jadi Kepala Daerah Termiskin di Sulsel, Geser Andi Rosman
Tak hanya itu, bendungan raksasa tersebut juga akan menghasilkan listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berdaya 7 MW.
Menurut Agung Budi Waskito, pembangunan bendungan menggunakan metode Building Information Modeling (BIM).
Dengan BIM, potensi keterlambatan atau pembengkakan biaya bisa ditekan dan rampung tepat waktu di tahun 2028.
Sebagai informasi, pembangunan bendungan raksasa di Kabupaten Gowa, Sulsel ini membutuhkan lahan seluar 39 hektar milik PTPN I Regional 8.
Dari total tersebut, pembebasan lahan per Juli ini baru mencapai 29 hektar, menyisakan 10 hektar.
Luas lahan yang tersisa ini mencakup 29 bidang tanah yang terindikasi beririsan antara aset PTPN dan masyarakat lokal.
Baca Juga: Terungkap! Ini Daftar Kepala Daerah Terkaya di Gorontalo, Ada yang Hartanya Tembus Rp14 Miliar
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman mengatakan bahwa percepatan pembebasan lahan tahap empat sangat diharapkan agar Bendungan Jenelata rampung sesuai target.
“Kehadiran bendungan ini akan sangat bermanfaat dalam ketersediaan air baku bukan hanya untuk Makassar, tetapi juga Gowa. Termasuk pertanian juga akan mendapatkan manfaatnya, baik di Gowa, Takalar, dan sekitarnya,” jelas Jufri Rahman dalam Rapat Koordinasi Lanjutan Satgas Percepatan Investasi Provinsi Sulawesi Selatan
Di lain sisi, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Suryadarma, menyatakan pihaknya sudah menganggarkan pembiayaan untuk pembebasan lahan tahap 4.
Namun, prosesnya harus mengikuti aturan, khususnya terkait lahan yang masih tumpang tindih.
Baca Juga
Salah satu perwakilan masyarakat yang hadir, Samsuddin M dari Dusun Manyampa, Desa Tanakaraeng, mengungkapkan bahwa dirinya telah berkebun di lahan tersebut sejak tahun 1986.
“Kami kelola dan tidak ada larangan. Tapi jika ada seperti ini, kami legowo, tapi kami meminta ada penggantian tanaman saya,” ungkapnya, menunjukkan harapan akan adanya kompensasi yang adil.
Rekomendasi