Tim Pemenangan AMIN Kritik Upaya Pemerintah Bangun ‘Tanggul Laut Raksasa’ di Pantai Utara Pulau Jawa, Disebut Tak Realistis?

inNalar.com Giant Sea Wall atau proyek pembangunan tanggul laut raksasa saat ini tengah digagas oleh pemerintah.

Akan tetapi, nampaknya mega proyek tersebut mendapatkan kritikan oleh Tim Nasional Pemenangan AMIN (Anies Baswedan dan Cak Imin) yang merupakan pasangan capres cawapres nomor urut 1.

Seperti yang diketahui, pembangunan proyek ini sendiri mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Pertahanan, Prabowo Subianto yang merupakan capres nomor urut 2.

Baca Juga: Bakal Beroperasi Kurang dari 2 Pekan, Bandara Megah Rp891 Miliar di Fakfak Papua Barat Ini Ternyata Masih Dihantui 2 Masalah Vital, Tak Ada Dana?

Melansir dari Antara, Ahmad Nur Hidayat selaku Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN mengutarakan bahwa proyek ini dapat berdampak pada ekosistem laut hingga pelestarian lingkungan.

Hal ini disampaikan saat memberikan keterangan pers pada 12 Januari 2024 lalu.

Menurutnya, anggaran sebesar Rp930 triliun lebih untuk membangun tanggul besar sepanjang Pantai Pantura ini termasuk mengada-ngada.

Baca Juga: Masuki Hari ke-100 Konflik, 4.000 Tentara Israel Dinonaktifkan dalam Perang Gaza yang Sedang Berlangsung, Penyebabnya…

Ia mengatakan bahwa pembangunan tanggul ini tidak realistis dari sisi pendanaan dan realisasinya.

Ahmad menyampaikan bahwa dalam menerapkan kebijakan pembangunan seharusnya pemimpin mengutamakan pelestarian lingkungan.

Terlebih akhir-akhir ini Indonesia mengalami perubahan iklim. Tidak hanya itu, ia juga menilai bahwa proyek ini akan menghilangkan potensi mata pencaharian nelayan tradisional di pesisir pantai.

Baca Juga: Punya Ikon Baru, Satlantas Polresta Pati Dirikan Monumen dari 4.031 Knalpot Brong Jadi Bentuk Ikan Bandeng, Ada Makna Tersembunyi?

Ia berpendapat bahwa kehadiran tanggul laut raksasa ini akan menyulitkan nelayan untuk mencari ikan di laut.

Ketika ada tanggul laut raksasa, nelayan-nelayan yang seharusnya bisa melaut kapan saja tentu tidak bisa lagi leluasa.

Ia juga membeberkan alasan mengapa proyek besar ini juga tidak disetujui oleh Anies Baswedan.

Baca Juga: Berkaca dari Ledakan Beirut, Pupuk Kaltim Gaet Emiten Kredibel Ini Guna Bangun Pabrik Amonium Nitrat Rp1,14 Triliun di Bontang

Ahmad mengatakan bahwa masyarakat Jakarta tidak terlalu butuh pembangunan ini karena upaya untuk mengatasi tanggul dapat diselesaikan tanpa adanya tanggul.

Alasan lainnya yakni Anies melihat bahwa hal tersebut membuang banyak nilai investasi.

Kemudian untuk menanggulangi banjir, maka tidak perlu dilakukan pembangunan tanggul di seluruh kawasan Pantura.

Baca Juga: Habiskan Anggaran hingga Rp22,16 Triliun, Jembatan Tol Sepanjang 1,7 Km di Palembang Ini Terancam Mangkrak?

Pasalnya, banjir bukan merupakan masalah nasional yang dialami pada setiap daerah di kawasan Pantai Utara.

Tentang Mega Proyek Tanggul Laut Raksasa

Tanggul laut raksasa saat ini memang menjadi pembahasan khusus oleh pemerintah.

Kehadirannya bahkan telah tercatat sebagai Proyek Strategis Nasional atau PSN serta akan terwujud dalam waktu yang panjang secara berkelanjutan.

Baca Juga: Untungkan Negara Rp20 Miliar, Pabrik Pupuk Kaltim di Fakfak Papua Barat Dibangun Guna Kejar Kebutuhan 7 Juta Ton Urea di 2030, Kapasitasnya…

Tidak lain yakni pada pada 30 hingga 40 tahun ke depan. Untuk anggaran dalam mewujudkan pembangunan ini juga tidak sedikit.

Biaya yang diperlukan bahkan bisa menembus angka 50 sampai 60 miliar dolar AS. Yakni setara dengan Rp777,7 triliun hingga Rp933,3 triliun (kurs 1 dolar AS=Rp15.555).

Pemerintah sendiri bahkan telah mengupayakan pembentukan Satuan Tugas Khusus atau Task Force untuk mewujudkan proyek tersebut.

Baca Juga: Cuma 6 Km dari Jembatan Ampera, Pulau Seluas 79 Hektar di Palembang Ini Miliki 4 Fase Fungsi, Apa Saja?

Sebelumnya para petinggi negara juga sudah menghadiri agenda yang bertajuk “Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall)di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2024 lalu.

Adapun tujuan pembangunannya adalah untuk penurunan muka tanah, kenaikan permukaan laut, potensi banjir rob yang meresahkan warga sekitar pantai, hingga ancaman jangka panjang lain.

Nantinya, infrastruktur ini akan diberi ruang bagi air laut termasuk pesisir sehingga tanaman mangrove tetap dapat tumbuh dengan baik.

Baca Juga: Telan Biaya Pembangunan Rp1,8 Triliun, Bendungan di Sulawesi Utara Ini Masih Terlilit Permasalahan Lahan Padahal Telah Rampung

Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP Wahyu Utomo sendiri menilai bahwa upaya pembangunan tanggul laut raksasa ini akan melibatkan banyak pihak.

Seperti kementerian, akademisi hingga para ahli. Pasalnya, pembanguan tersebut akan memperhatikan banyak aspek terutama keadaan lingkungan si sekitarnya. ***

 

Rekomendasi