Nilai Kontrak Proyek Rp2,3 Triliun, Pembangunan Bendungan Jragung di Semarang Kerahkan 3 Kontraktor dari Emiten BUMN Konstruksi
inNalar.com – Provinsi Jawa Tengah memiliki proyek Bendungan Jragung di Semarang yang bisa dibilang cukup spesial.
Pasalnya proses pembangunannya sampai melibatkan tiga kontraktor dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi sekaligus.
Ketiga perusahaan pelat merah tersebut masing-masing memiliki genggaman nilai kontrak yang berbeda.
Sebagaimana proyek ini dibagi menjadi tiga paket pengerjaan, sinergi ketiga kontraktor akan sangat menentukan ketepatan waktu dalam penyelesaiannya.
Ketiga badan usaha yang terlibat dalam proyek ini meliputi PT Waskita Karya dengan pengerjaan paket kontrak I.
Selanjutnya ada kolaborasi antara PT Wijaya Karya dan PT BRP (KSO) untuk menyelesaikan paket kontrak II.
Kemudian untuk paket kontrak III dilakukan oleh Kontraktor PT Brantas Abipraya – PT Pelita Nusa Perkasa (KSO).
Mengenai biaya kontraknya pun berbeda. Teruntuk Paket I nilainya 806,3 miliar.
Selanjutnya Paket II nilai kontraknya mencapai Rp758 miliar dan Paket III nilainya mencapai Rp735,9 miliar.
Dengan demikian, apabila ditotal jumlah genggaman kontrak seluruh kontraktor pembangun Bendungan Jagrung bisa mencapai Rp2,3 triliun.
Terkait lingkup pengerjaannya, Paket I dan II meliputi pengerjaan galian dan timbunan bendungan utamanya.
Selain itu pembangunan perlindungan tebing, proses drilling dan grouting juga turut masuk di dalamnya.
Kemudian untuk Paket III pengerjaannya mencakup pekerjaan jalan akses, pengelak sungai, pembangunan spillway atau pelimpah.
Sampai dengan pengerjaan fasilitas umum dan proses pemindahan sutet 500 kV.
Proyek pembangunan Bendungan Jragung Semarang ini diteken kontraknya pada akhir 2020.
Konstruksi mulai digerakkan pada tahun 2021 pertengahan, tepatnya setelah lahan siap digunakan.
Diproyeksikan pada tahun 2024, Bendungan Jragung dapat selesai dan mampu segera menebar kebermanfaatannya.
Kendati demikian, proyek ini ternyata juga sempat mengarungi hambatan yang merintangi, yakni terkait permasalahan izin pinjam pakai kawasan hutan.
Pasalnya ada 630,04 hektare hutan yang perlu dimintakan izinnya dari Kementerian LHK.***
Rekomendasi
