

inNalar.com – Proyek bendungan kepunyaan Aceh ini telah dinanti progres pembangunannya.
Namun proges maju pembangunan bendungan di Aceh Utara ini terbilang lambat sebab pembebasan lahan yang menyoal.
Pada dasarnya persoalannya tidak jauh dari soal nilai ganti rugi lahan yang berujung pada kekecewaan para warga terdampak.
Akan tetapi, ada satu hal besar yang disorot Badan Pertahanan Nasional (BPN) Aceh Utara dalam urusan pembebasan lahan.
Kepala BPN Aceh Utara Munir mengungkap adanya indikasi mark-up harga tanaman saat pendapatan lahan terdampak proyek bendungan.
Indikasi itu mendorong tim pengawas proyek strategis beserta Kantor Staf Presiden urun mengawasi penetapan harganya.
Usai dilakukan pendataan lebih lanjut, harga ganti rugi lahan nilainya menjadi lebih kecil.
Nilai ganti rugi yang jauh dari ekspektasi warga terdampak inilah yang membuat soal pembebasan lahan lalui proses nego alot.
Duduk masalah pembebasan lahan proyek bendungan Aceh ini terletak pada perbedaan penghitungan tanaman tumbuhnya.
Penghitungan harga lahan lanjutan di Aceh Utara ini tidak menyertakan tanaman tumbuh yang sudah tidak berwujud.
Itulah mengapa harga lahan tampak makin membengkak pada penetapan nilai ganti rugi selanjutnya.
Rintangan pembebasan lahan membuat progres proyek bendungan di Aceh Utara ini bikin gregetan banyak pihak.
Pasalnya, rencana konstruksi proyek ini sudah melegenda sejak 2015.
Per Maret 2023, progres masih mentok 53 persen dengan target selesai November di tahun yang sama.
Anggota DPR Aceh Tantawi pun sempat buka suara terkait lambatnya progres proyek Bendungan Keureuto.
“Apa yang digencarkan-gencarkan pemerintah 2023 ini akan selesai, tetapi di lapangan ini sungguh jauh apa yang disampaikan,” ujar Tantawi, dikutip inNalar.com dari Pemerintah Provinsi Aceh.
“Saya juga cek ke lokasi, ini tidak akan selesai di 2023,”ujar Tantawi,” lanjutnya.
Sementara pada sisi lain, masyarakat di beberapa daerah Aceh Utara harus terus waspada pada potensi banjir di daerahnya.
Terlebih lagi, masyarakat sekitarnya cukup menggantungkan kehidupan ekonominya pada lahan produktif.
Sehingga saat banjir melanda, potensi kerugiannya cukup pelik bagi masyarakat Aceh Utara sendiri.
Kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan berpotensi lumpuh sebab adanya banjir.
Adapun daerah rawan banjir ini meliputi Matang Kuli, Paya Bakong, Pirak Timu, dan pusat kota Aceh Utara sendiri.
Sebagai informasi, proyek bendungan di Aceh Utara ini memakan dana Rp2,68 triliun, merujuk data Pemprov Aceh.
Proyek waduk yang dirindukan sejak 9 tahun silam ini namanya adalah Keureuto.
Lokasi proyek pembangunannya berada di Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara.
Kehadiran waduk ini dimaksudkan agar Sungai Krueng Keureuto tidak meluapkan banjir bandang ke daerah sekitarnya.
Oleh karena itu, Bendungan Keureuto ini didesain memiliki daya tampung sebesar 215,94 juta per meter kubik.
Bahkan ada tampungan khusus banjir demi mengurangi debit luapan airnya.
Selain itu, bendungan di Aceh Utara ini pun juga dibangun sistem irigasi untuk bantu mengairi lahan sekitarnya.
Adapun daerah irigasi yang akan terbantu oleh proyek ini mencakup DI Alue Ubay dengan luas lahan 2.743 hektare.
Selain itu, pengembangan DI Pasee Kanan yang luasnya 6.677 hektare.
Usai lika-liku pembangunan proyek waduk yang cukup bikin greget ini, akhirnya potensi rampung kian cerah.
Hasil tinjauan Penjabat Gubernur Aceh pada 30 April 2024, diperkirakan September bisa rampung.
Balai Wilayah Sungai Sumatera I mengungkap progres teranyar waduk ini sudah menembus 91,8 persen.
Kini, tahapan finishing terus diupayakan pihak pembangun agar nantinya Bendungan Keureuto Aceh Utara dapat segera diresmikan Presiden RI Joko Widodo.***
Dapatkan promo spesial sebelum Anda pergi