

inNalar.com – Masifnya kemajuan infrastruktur RI masih meninggalkan noktah kelam. Sekolah rusak di Cianjur ini menjadi bukti pembangunan pendidikan belum merata.
Potret ironis bangunan SMPN 3 Agrabinta di daerah Jawa Barat sampai menjadi sorotan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Bagian plafon atap yang nyaris ambruk dan berlubang hingga dinding lapuk di setiap sisinya membuat tempat belajar ini tidak nyaman lagi digunakan.
Baca Juga: Kuras Kantong Senilai Rp245 Juta, Sekolah Eropa di Yunani Ini Padukan Dua Kurikulum
Kondisi rumah belajar yang tidak layak ini tidak hanya terjadi pada SMPN 3 Agrabinta, SDN Binoh 3 Bangkalan pun masuk dalam sorotan.
Merujuk pada data Kemendikbudristek 2022, setidaknya ada 21.983 infrastruktur pendidikan rusak dan butuh direhabilitasi.
Per 2023, sekelas pesatnya kemajuan infrastruktur IKN Kalimantan Timur saja, setidaknya terdapat 1.145 gedung SD dalam kondisi rusak berat.
Wabil khusus, infrastruktur kelas yang rusak berat juga meliputi 306 gedung SMP dan 105 gedung SMK dan SMA.
Artinya, sekolah rusak di Jawa Barat dan Madura hanya segelintir potret menyedihkan infrastruktur pendidikan RI.
Sebagai informasi, Pemerintah RI diketahui telah menganggarkan Rp 2,2 triliun untuk dialokasikan untuk merehabilitasi tempat belajar.
“Anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki 22.023 ruang kelas yang rusak sedang dan berat,” dikutip inNalar.com dari Parlementaria DPR RI.
Sebagai selingan informasi, tampak bangunan yang rusak berat pada SMPN 3 Agrabinta ini diketahui telah terbengkalai selama 18 tahun lebih.
Hal tersebut mendorong Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya ikut buka suara menyikapi sekolah yang nyaris ambruk di Cianjur, Jawa Barat.
“DPR mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret dalam mengatasi masalah kualitas bangunan sekolah yang tidak layak di sejumlah daerah,”ujar Puan.
Infrastruktur yang dinilai cukup miris ini juga sempat disentil Anies Baswedan saat gelaran Debat Pilpres 2024 lalu.
Dalam hal ini, Anies menyorot sejumlah infrastruktur ruang kelas yang tidak layak di daerah sekitar pembangunan IKN Kalimantan Timur.
Sudah seyogyanya pengawalan terhadap pemerataan pembangunan di segala bidang menjadi pengingat bersama, tidak hanya di Cianjur saja.
Hal tersebut mengingat visi Indonesia Emas 2045 tidak hanya berfokus pada modernisasi dari tampak fisik infrastruktur saja.
Namun, cikal bakal bangkitnya kualitas sumber daya manusia pada tahun mendatang pun perlu ditingkatkan dari sisi kenyamanan belajar para siswa.
Menurut puan, infrastruktur pendidikan adalah bagian dari investasi masa depan.
Untuk mengurai permasalahan ini, diharapkan adanya sinergitas antar lembaga pemerintahan.
“Pemda harus bergerak aktif dalam mendata dan memberikan bantuan kepada sekolah di wilayahnya yang membutuhkan,” ungkapnya.
Peran serta pengawasan dari pemerintah dan merespon keluhan dari setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan pendidikan Indonesia pun perlu ditingkatkan.
Dengan demikian, diharapkan tidak ada ketimpangan lagi dalam upaya pembangunan SDM yang unggul menuju visi 2045.
Sorotan terhadap persoalan ini bukan hanya pada gedung sekolahnya saja, tetapi juga jalan akses menuju sekolah pun perlu menjadi perhatian khusus.***