Patok Target Utopis, Investasi Jepang 100 Miliar USD di IKN Gagal, Akademisi: Ada Komunikasi Krisis dari Pemerintah RI
inNalar.com – Minat Investor Jepang, Softbank Corp terhadap investasi Proyek IKN sempat menjadi momen segar bagi pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur.
Bagaimana tidak, investor Jepang yang satu ini sebelumnya digadang berniat investasi di IKN hingga 100 miliar USD.
Namun sayangnya, CEO Softbank Corp Masayoshi Son pilih mundur dari komitmennya sebagai investor.
Baca Juga: 2 Pondok Pesantren Termahal di Indonesia, Biaya Sekolah Capai Rp60 Juta, Nomor Dua Sempat Viral
Jika menilik perspektif perusahaan modal asal negeri Sakura ini, pihaknya mengaku bahwa tindakan balik arahnya merupakan bagian dari strategi internalnya.
Lebih terangnya, ada yang lebih prioritas ketimbang proyek pemerintah seperti di IKN, Kalimantan Timur.
Pihaknya lebih mengutamakan penanaman modal di sektor startup digital. Berbeda halnya dengan apa yang dinilai Pemerintah RI.
Dari perspektif Pemerintah RI, permintaan jaminan investasi yang dipatok pihak penanam modal ini terlalu berat hingga terkesan utopis.
Penting untuk diketahui, pihak investor Jepang berharap nantinya di IKN bakal ditinggali 5 juta penduduk.
Namun sesuai rencana Pemerintah RI, Nusantara nantinya hanya menampung 1,9 juta penduduk.
Alasannya didasari oleh upaya menjaga pengendalian dan pelestarian lingkungan, sehingga berharap kejadian Jakarta tidak terulang.
Selain itu, terdapat permintaan dari investor Jepang yang cukup berat bagi Pemerintah RI, yaitu memindahkan seluruh industri ke wilayah Kalimantan Timur.
Seorang peneliti sekaligus dosen Abdul Rahman Ma’mun (2023) mengungkap analisisnya dalam Jurnal Politik dan Pemerintahan.
Ma’mun memandang bahwa apa yang diminta pihak Softbank cukup memiliki basis alasan yang masih bisa dipahami.
Lanjutnya, teori ekonomi politik klasik pun menyebut bahwa pasar dapat berkembang dengan sendirinya, salah satu syaratnya diperlukan 5 juta penduduk di kota tersebut, dalam hal ini IKN sebagai penekanannya.
“Maka apa yang menjadi alasan Softbank, bahwa perlu 5 juta penduduk supaya ekonomi di IKN dan sekitarnya bergerak, bisa dipahami,” tulis Ma’mun dalam jurnal ilmiahnya.
Lebih lanjut, akademisi sekaligus dosen ternama ini pun mengungkap bahwa seharusnya Pemerintah RI dapat memberikan penjelasan rasional kepada muka publik.
Hal-hal yang berkaitan dengan permodalan IKN tidak sedikit menjadi polemik di kalangan masyarakat.
Selain dana yang dibutuhkan terbilang sangat jumbo untuk membangun ibukota baru dari nol, respon terkait perihal pendanaan dinilainya masih belum disikapi oleh Pemerintah RI dengan baik.
Menurutnya, daripada merespon apa yang diminta oleh Softbank dinilai tidak realistis, lebih baik mengungkapkan ke muka publik dengan transparan dan jelas.
Dengan demikian, Ma’mun menilai bahwa Pemerintah RI perlu bersiap lebih matang dalam mitigasi komunikasi krisis.
Yaitu, misalnya dengan menjelaskan bahwa dengan hunian yang dimaksimalkan 1,9 juta penduduk ini perekonomian masih membutuhkan uluran banyak pihak penggerak.
Soal pendanaan IKN di Kalimantan Timur lainnya yang sempat bikin gencar warga +62 ini adalah ketika adanya wacana crowdfunding sebagai solusi alternatif.
Crowdfunding merupakan skema pendanaan proyek yang melibatkan langsung masyarakat.
Perencanaan ini tertuang dalam RPP Pendanaan IKN yang disebut menjadi pembiayaan kreatif atau creative funding.
Sebagai informasi tambahan, rencananya sumber dana pembangunan IKN berasal dari tiga dompet.
Dompet APBN diproyeksikan akan terkuras Rp89,4 triliun. Kemudian, proyek berbasis KPBU diperkirakan sebesar Rp253,4 triliun. Selanjutnya, pihak swasta mendanai sebesar Rp123,2 triliun.***
Baca Juga
Rekomendasi