Nekat ‘Gadaikan’ APBN, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terancam Diambil China di Masa Depan
inNalar.com – Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) terancam diambil alih China. Padahal dalam pembangunannya pemerintahan Jokowi sampai nekat ‘menggadaikan’ APBN untuk menambal pembengkakan biaya.
Bisa dibilang, KCJB menjadi salah satu proyek ambisius. Pasalnya pemerintah melakukan beragam cara untuk memodali. Mulai dari menyebar proposal ke sejumlah investor, hingga menganggarkan dalam APBN untuk percepatannya.
Proyek ini merupakan tekad Joko Widodo untuk melakukan kemajuan dan modernisasi transportasi nasional, khususnya trasnportasi masal dan infrastruktur pendukungnya.
Baca Juga: Mampu Tampung 750 Murid, SMA Elit di Skotlandia Ini Biaya Asramanya Hampir Rp1 Miliar
Wacana Pembangunan dan Eksekusi Pemerintah
Pembangunan transpotasi modern tersebut sejatinya sudah diwacanakan sejak 2008. Pada awalnya, Bappenas dan Kemenhub membuat rute Jakarta Surabaya.
Tapi karena pertimbangan politis dan dana yang dibutuhkan sangat besar, pemerintah lantas mengubah rute dengan Jakarta-Bandung.
Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung tidak semata-mata soal dana, Bappenas menghitung terealisasinya proyek ini akan meningkatkan pendapatan per kapita kedua daerah tersebut.
Baca Juga: SPP per Tahunnya Rp100 Jutaan, SD Elit di Banten Ini Miliki 3 Prgoram Unggulan: Apa Saja?
Melihat potensi pertumbuhan ekonomi, tahun 2012 wacana tersebut kembali digulirkan dengan pola pembiayaan skema kerjasama pemerintah-swasta (KPS).
Namun saat dipromosikan ke pihak swasta, pemerintah tetap dibebani dengan porsi pembiayaan yang lebih besar, sehingga terkesan proyek ini tidak berlanjut.
Akhirnya, wacana tersebut baru terealisasi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Mengusung optimisme peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan infrastruktur KCJB pun mendapat perhatian pemerintah.
Terwujudunya proyek KCJB sebenarnya berkat Jepang dan China menaruh hati. Pasca menjalani tahapan seleksi, akhirnya pemerintah memilih negeri tirai bambu untuk bekerjasama dengan BUMN.
Adapun untuk pembiayaannya sendiri menggunakan skema pinjaman modal dari China Development Bank (CDB) sebesar 75%, modal dari ekuitas pemegang saham sebesar 25% dalam hal ini 60 persen terdiri dari konsorsium BUMN Indonesia dan 40 persen dari Konsorsium BUMN Tiongkok.
Komitmen pinjaman luar negeri untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sendiri sebesar US$2.731 miliar dan 11,485 miliar yuan China.
Pembengkakan Biaya
Total biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung diperkirakan mencapai Rp112 triliun. Hal ini merupakan pembengkakan biaya dari target awal sebesar Rp91,8 triliun.
Proyek yang digagas sejak 2016 itu memiliki jalur sepanjang 143 kilometer. Dengan demikian, setiap kilometer proyek membutuhkan investasi Rp776 miliar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut biaya pembengkakan tersebut telah diaudit oleh BPKP dan BPK. “Di situ ada rekomendasi penanganan Cost Overrum (pembengkakan biaya)”.
Penambalan biaya proyek kebanggan Jokowi ini lantas dipegang oleh investor Tiongkok yang menawarkan biaya lebih rendah sekitar Rp88 T (biaya awal).
Tapi seiring waktu, biaya membengkak menjadi sekitar Rp106,2 Triliun.
Melansir Perpres 93/2021, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sebelumnya dipegang oleh 4 konsorsium BUMN yang terdiri dari PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga dan PT Perkebunan Nusantara VIII.
Presiden Jokowi sendiri pada 15 September 2015 menegaskan bahwa KCJB tidak akan menggunakan APBN.
Baca Juga: Didirikan pada Tahun 1954, Modal Masuk Sekolah Persiapan di Inggris Ini Senilai Satu Unit Mobil
Awalnya diklaim tidak akan menggunakan APBN, tapi kemudian berubah melalui Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 dengan menjaminkan APBN.
Sebagai informasi pembengkakan biaya tidak lepas dari masalah yang muncul, seperti target pembangunan yang seharusnya rampung pada 2019 tapi molor dan bunga pinjaman yang dinilai terlalu memberatkan.
Atas sejumlah utang terhadap China, Indoesia dibebankan biaya pinjaman sebesar 3,4% per tahun dengan tenor 30 tahun.
Jumlah tersebut jauh berbeda dari yang diinginkan pemerintah, yakni dengan menolak penurunan bunga pinjaman sebesar 2 persen per tahun dengan tenor 40 tahun.
Apabila Indonesia tidak dapat membayar hutang, Kereta Cepat Jakarta Bandung akan diambil oleh pemerintahan China.
Baca Juga
Rekomendasi