Nilai Tebusan 8 Juta USD, Layanan Pendidikan Ini Ketar Ketir Usai Pusat Data Nasional Diretas
inNalar.com – Pemerintah RI tengah berfokus lakukan pemulihan data usai Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diretas hacker.
Pusat Data Nasional diketahui mengalami serangan siber pada Kamis, 20 Juni 2024. Kejadian tersebut rupanya memberikan dampak besar bagi sejumlah layanan pendidikan.
Dampak serangan siber Pusat Data Nasional paling terasa adalah bagi mereka yang merupakan mahasiswa penerima KIP Kuliah.
Peretasan PDN menyebabkan laman resmi KIP-Kuliah Kemendikbud hingga kini, Kamis, 4 Juli 2024, masih belum dapat diakses secara normal.
Adapun kini, situs layanan Kartu Indonesia Pintar-Kuliah diketahui masih menampilkan informasi mengenai permasalahan teknis yang terjadi.
Tertulis pada laman tersebut bahwa telah terjadi permasalahan teknis pada Pusat Data Nasiional Sementara 2 (PDNS 2).
Baca Juga: Kronologi Kasus Asusila Ketua KPU: Hasyim Asy’ari Kirim Chat Mesum ke Korban-Paksa Berhubungan Badan
PDNS 2 merupakan pusat data yang sejauh ini digunakan untuk mengelola sistem KIP Kuliah.
Demi memperbaiki layanan pendidikan pasca Pusat Data Nasional diretas, Kemdikbudristek menginformasikan pada situs tersebut bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan proses pemulihan cadangan data.
“Pemulihan sistem KIP Kuliah sedang dilakukan menggunakan cadangan data pada pusat data Kemendikbudristek” dikutip dari situs resmi KIP-Kuliah Kemdikbud.
Lebih jelasnya, pihak Kemendikbudristek pun mengumumkan bahwa saat ini pihaknya juga tengah melakukan proses pemindahan data, pemulihan sistem, hingga rekonfigurasi interkoneksi sistem.
Pada bagian akhir pengumuman resminya, pihaknya pun menginformasikan bahwa proses pemulihan sistem membutuhkan waktu.
Diperkirakan sistem KIP Kuliah dapat kembali beroperasi secara normal setidaknya paling lambat tanggal Senin, 29 Juli 2024.
“Bahkan, 800 ribu data calon mahasiswa pendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) ikut hilang”, dikutip dari EMedia DPR RI.
Lebih rincinya, sebanyak 853.393 data calon mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar-Kuliah diarahkan untuk mengunggah ulang data mereka.
Melansir dari Parlementaria melalui EMedia DPR RI, Kemendikbudristek mengungkap bahwa terdapat 47 domain layanan pendidikan yang terkena dampak peretasan Pusat Data Nasional ini.
Hal tersebut terjadi karena adanya serangan Ransomware. Pihak peretas diketahui meminta tebusan 8 juta USD sebagai syarat untuk mengembalikan data tersebut.
Atas kejadian peretasan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan evaluasi tingkat keamanan data.
Presiden Jokowi menggarisbawahi pentingnya melakukan pencadangan data nasional agar dapat mengantisipasi serangan siber.
Baca Juga: 10 Sekolah SMA Terbaik di Jawa Tengah dengan Nilai UTBK Tertinggi 2024, Teratas dari Kabupaten Mana?
Bahkan, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengungkap bahwa pencadangan data nasional tidak lagi bersifat opsional.
“Ini mandatori, tidak opsional lagi,” ujar Hadi, dikutip dari situs Presiden RI.
Bapak Presiden RI pun mengungkap bahwa serangan siber yang terjadi tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja.
Sebagai informasi tambahn, serangan siber yang mengganggu sejumlah layanan pendidikan di Indonesia diketahui menggunakan virus jenis baru.
Mengutip dari situs resmi Wakil Presiden RI, jenis virus ransomware tersebut dikenal sebagai Lockbit 3.0.
Baca Juga
Lockbit 3.0 Brain Chipper merupakan varian virus ransomware terbaru menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kejahatan virus tersebut berupa pencurian dan pengenkripsian data korban dengan alur meminta tebusan sebagai syarat untuk mengembalikan akses data.***
Rekomendasi