3 Pemerintah Daerah dengan SPBE Terburuk di Jawa Timur: Bangkalan dan Probolinggo Miris, Apalagi Jember
inNalar.com – Terdapat sejumlah pemerintah daerah di Jawa Timur dengan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terburuk.
Tercatat ada 3 pemerintah daerah di Jawa Timur yang menorehkan persentase indeks sangat kecil. Yakni, Jember, Probolinggo dan Bangkalan.
Bahkan, bisa dibilang ketiga daerah tersebut paling buruk di antara jejeran pemerintahan kota/kabupaten lainnya di Jawa Timur.
Baca Juga: Merdeka Flowers Festival 2023 yang di Gelar Pemerintah Kota Semarang Banjir Ribuan Bunga Cantik
Hal ini didasarkan dalam “Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Inodnesia Nomor 108 Tahun 2023”.
Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada instansi pusat dan pemerintah daerah, bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan terpercaya.
Baca Juga
Hasil pemantauan dan evaluasi ini, telah diperoleh nilai indeks dan predikat sistem pemerintahan daerah tahun 2022.
Baca Juga: Disinggung Soal Kencan dengan V BTS, Jennie BLACKPINK Langsung Buka Suara?
Berikut inNalar.com sajikan daftar 3 pemerintah daerah dengan SPBE terburuk di Jawa Timur, sebagaimana dalam surat putusan yang diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, pada 31 Januari 2023.
1. Pemerintah Kab. Bangkalan (1,89)
Bangkalan menjadi kabupaten pertama yang menorehkan indeks SPBE terburuk se-Jawa Timur.
Tercatat hanya persentase yang dimiliki 1,89 dengan predikat “Cukup”.
Baca Juga: Dananya Rp210 Miliar, Pesawat Amfibi Besutan Bandung Ini Jadi yang Termahal se-Indonesia
Meski begitu, Kabupaten Bangkalan berhasil menorehkan persentase tinggi soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2022.
Di tahun 2021, IPM Bangkalan hanya sekitar 64,36.
Untuk jumlah penduduk miskin di Bangkalan dalam 3 tahun terakhir justru mengalami tren negatif.
Baca Juga
Baca Juga: Harganya Rp 1,5 Miliar, Perahu Terbang Pertama Buatan Anak Bangsa Ini Diujicoba di Banten
Yakni, di tahun 2018, jumlah penduduk miskin sekitar 191,33 ribu jiwa. Kemudian pada 2019 jadi 186,11.
Puncaknya pada tahun 2020, yaitu mencapai 204.00 ribu juwa jumlah penduduk miskin.
2. Pemerintah Kota Probolinggo (1,97)
Pemkot Probolinggo hanya membukukan indeks SPBE sekitar 1,97.
Baca Juga
Baca Juga: Perubahan Iklim Jadi Penyebab Salju Abadi di Puncak Jaya Wijaya Menuju Punah, Begini Kata BMKG
Mereka juga menyandang predikat “Cukup”.
Perbedaan nilai terjadi saat ditinjau dari Indeks Pembangunana Manusia pada tahun 2022.
Kota Probolinggo berhasil mencatatkan IPM 66,96. Adapaun jumlah penduduk miskinnya tercatat 203,23 ribu jiwa pada tahun 2022.
3. Pemerintah Kab. Jember (1,99)
Jember bisa dibilang sebagai kota yang berkembang pesat. Banyak pusat pendidikan di sana.
Perekonomian daerah pun juga tak mengecewakan.
Namun dalam evaluasi indeks SPBE, Kabupaten Jember hanya menorehkan 1,99 dengan predikat “Cukup”
Baca Juga: Terungkap! Ini Kisah 2 Bayi Laki-Laki yang Tertukar hingga Menjadi Anak Angkat Polres Bogor
Kemudian untuk IPM, Jember mencatatkan 67,32 di tahun 2021 dan 67,97 di tahun 2022.
Rekomendasi
